Membumikan nilai pengawasan membutuhkan kerja terus menerus. Basis toeritik, regulasi, dan aturan yang “melangit” harus terus dibumikan dan di dekatkan kepada generasi milenial.

Setelah diidentifikasi sebagai rawan tinggi pada isu kampanye dan politik uang dalam pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada pada 22 September 2020 lalu, Bawaslu Kota Pasuruan terus melakukan pencegahan dan pengawasan yang semakin ketat.

Demokrasi lokal tidak dianggap selesai manakala hanya muncul calon tunggal. Karena pilkada di Makasar tahun 2018 lalu telah memberikan pelajaran penting kemenangan kotak kosong. Bawaslu harus terus mengawasi jalannya proses berpilkada.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) mengeluarkan rilis hasil pengawasan 10 hari kedua tahapan kampanye yang berlangsung sejak tanggal 6-15 Oktober, Sabtu lalu (17/10). Berdasarkan rilis tersebut, pelanggaran protokol kesehatan meningkat dua kali lipat.

Rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) telah berlangsung dari tanggal 3 sampai 15 Oktober 2020. Dari 19 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, baru 6 daerah yang telah tercukupi untuk pendaftar.