Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar audiensi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, Rabu (21/10/2026).

Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Ferdinand Eskol Tiar Sirait, mendorong seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu untuk memanfaatkan masa di luar tahapan pemilu guna meningkatkan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan (diklat).

Bawaslu Jawa Timur melakukan diskusi Kamis Manis volume 07 dengan mengangkat tema “Etik Ad Hoc dalam Pemilu 2024”, pada Kamis, 15 Oktober 2026 scara daring.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Rusmifahrizal Rustam, meminta jajaran 38 Bawaslu kabupaten/kota mulai memetakan persoalan dan potensi sengketa proses Pemilu 2029. Menurutnya, 2027–2028 akan menjadi tahun sengketa proses.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan gerakan masyarakat sipil melalui Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P).