Anggota Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini menyampaikan tantangan kontemporer Pilkada 2020. Yakni masalah daftar pemilih, politik identitas, politik uang dan kampanye hitam.

Politik uang menjadi benalu dalam pemilu. Strategi dan taktik untuk menekan kuasa uang terus dilakukan. Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin menyebut diperlukan transformasi sosial untuk melawan politik uang.

Pelaksanakan tahapan Pilkada Lanjutan 2020 akan segera dilaksanakan dalam hitungan hari. Keselamatan petugas dan pemilih adalah syarat mutlak yang kini hendak diperjuangkan sejak dalam peraturan.

Anggota Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi menyebut lima pelanggaran yang sering terjadi dalam Pilkada. Yakni politik uang, pemanfaatan program pemerintah, mobilisasi organisasi pemerintah, akurasi data pemilih dan intimidasi pemilih.

Sebagai dasar negara, Pancasila memang menjadi sumber nilai bagi hukum lainnya. Termasuk dalam hukum Pemilu dan Pilkada. Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Jatim, Totok Hariyono menyebut bahwa sila ke 4 diimplementasikan dalam Pasal 446-448 Undang Undang 7/2017.