Salah satu tahap dalam menangani pelanggaran adalah klarifikasi. Anggota Bawaslu Jatim, Muh. Ikhwanudin Alfianto menuturkan bahwa butuh ketepatan dan kesesuaian dengan aturan saat akan memanggil para pihak untuk diklarifikasi.

Anggota Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi menuturkan bahwa disabilitas sebagai prioritas Bawaslu Jatim agar bisa update informasi kepemiluan dan terlibat dalam pengawasan partisipatif.

Demi meningkatkan kualitas aturan teknis tentang penanganan pelanggaran, Bawaslu Jatim melakukan rapat koordinasi dengan pengawas pemilu yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota, pada Selasa (31/05/2022) di Bangkalan.

Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, Wesly Simangunsong mengingatkan seluruh Pegawai Bawaslu Jatim untuk menjaga kesehatan jelang dimulainya tahapan Pemilu 2024. Hal ini ia sampaikan saat menjadi Pembina Apel, Senin (30/05/2022).

Anggota Bawaslu Jatim, Purnomo Satrio Pringgodigdo mengungkapkan 3 fokus akses bagi disabiltas. Yakni partisipasi, hak dipilih dan hak memilih.