Musim ini, tanah kembali dibajak kata,

Yang ditanam tergesa di atas bangkai janji lama,

Yang dulu juga pernah disemai dengan lantang di depan masa,

Lalu binasa sebelum sempat ditagih dan kuburannya dibiarkan tanpa sisa.

Rakyat, disebut berkali-kali,

Sampai jadi seperti uang yang terus dicetak,

Mengenal calon pemimpin saat ini tidak perlu lagi menunggu wajah mereka terpampang di baliho raksasa, flyer, atau televisi. Melalui gesekan jempol di layar ponsel pada aplikasi media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, para kandidat dapat dikenal seketika. Namun kemudahan visual ini memicu pertanyaan kritis: apakah kita mengenal mereka karena kapasitas kepemimpinannya, ataukah sekadar popularitas digital yang dipoles rapi?

Setiap pesan di media sosial memiliki frekuensinya sendiri. Ada yang jernih, ada yang terganggu noise. Di ruang digital, banyaknya penonton belum tentu berbanding lurus dengan tingkat pemahaman. Justru di tengah tingginya atensi, gangguan informasi sering ikut masuk. Fenomena ini tampak jelas pada akun Instagram Bawaslu Jawa Timur.

Demokrasi sering kali dipahami sebagai sebuah sistem di mana rakyat memegang peran utama dalam menentukan arah kebijakan negara melalui pemilihan umum dan suara mayoritas. Namun, di balik keriuhan kontestasi politik tersebut, ada satu prinsip dasar yang sangat sederhana tetapi fundamental, yaitu setiap individu memiliki satu suara yang nilainya sepenuhnya setara. Jika dilihat dari sudut pandang matematika, demokrasi murni bekerja mirip dengan operasi penjumlahan sederhana.