Pemilih rasional menjadi salah satu kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berintegritas.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menegaskan bahwa ada korelasi antara operasi tangkap tangan yang biasanya dilakukan oleh KPK dengan pembiayaan dalam Pilkada.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Beka Ulung Hapsara menilai bahwa politik uang merupakan pelangaran hukum dan hak asasi manusia sekaligus. Karena politik uang memanipulasi suara demi imbalan materi sehingga mencederai proses politik yang demokratis.

Setiap tahapan Pilkada berpotensi munculnya dugaan pelanggaran. Termasuk dalam verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dan pemutakhiran daftar pemilih (mutarlih). Untuk itulah Bawaslu Jatim, Rabu (07/07) mulai memetakan potensi pelanggaran dalam dua tahapan tersebut.

Adaptasi kebiasaan baru ternyata tidak hanya dalam konteks menjaga kesehatan ditengah pandemi, tetapi juga dalam pelayanan informasi. Karena ternyata permohonan informasi terhadap Bawaslu lebih banyak dilayangkan lewat jalur online.