Konflik pilkada perlu dipetakan dan dicegah sejak dini. Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin menganalisa bahwa konflik pilkada bisa terjadi karena fanatisme dukungan, politik identitas, propaganda dan agitasi, hoax dan ujaran kebencian.

Progres kinerja yang terukur dan kendali anggaran yang terarah niscaya terus dilakukan oleh lembaga publik. Untuk itulah, sejak Senin sampai Selasa (16-17), Bawaslu Jatim mengevaluasi capaian kinerja dan mengindenfikasi masalah serapan anggaran 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur, di Surabaya.

Setelah seminggu sebelumnya menajamkan pemahaman secara teori beracara di Mahkamah Konstitusi, Kali ini Bawaslu Jatim langsung mematangkan pengawas pemilu di 19 daerah pilkada dengan simulasi berperkara di Mahkamah Konstitusi, 15-16 Nopember 2020 di Batu.

Rasa aman pemilih untuk datang ke TPS pada 9 Desember 2020 berdampak terhadap naiknya partisipasi.

Kontestasi yang semakin ketat menjelang 9 Desember 2020, Bawaslu Jatim memaksimalkan tiga matra: cegah, awasi, tindak. Bila pencegahan telah maksimal dan pengawasan dengan santun dilakukan, maka tinggal penindakan.