Pengawas Ad Hoc se-Jawa Timur kembali diaktifkan sejak 14 Juni 2020. Mengingat bahwa tahapan Pilkada lanjutan sudah dimulai pada 15 Juni 2020. Setidaknya 1.158 Panwascam dan 4.789 Panwaslu Desa dan Kelurahan di 19 Kabupaten/Kota yang Pilkada di Jawa Timur akan kembali bekerja.

Anggota Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini menyampaikan tantangan kontemporer Pilkada 2020. Yakni masalah daftar pemilih, politik identitas, politik uang dan kampanye hitam.

Politik uang menjadi benalu dalam pemilu. Strategi dan taktik untuk menekan kuasa uang terus dilakukan. Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin menyebut diperlukan transformasi sosial untuk melawan politik uang.

Pelaksanakan tahapan Pilkada Lanjutan 2020 akan segera dilaksanakan dalam hitungan hari. Keselamatan petugas dan pemilih adalah syarat mutlak yang kini hendak diperjuangkan sejak dalam peraturan.

Anggota Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi menyebut lima pelanggaran yang sering terjadi dalam Pilkada. Yakni politik uang, pemanfaatan program pemerintah, mobilisasi organisasi pemerintah, akurasi data pemilih dan intimidasi pemilih.