Terima Kunjungan KPPN Surabaya 1, Bawaslu Jatim Tingkatkan Nilai IKPA Satker
|
Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) KPPN Surabaya I dalam rangka kegiatan Monev Quality Assurance dan Financial Advisor Standardisasi Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja pada unit kerja Lingkup KPPN Surabaya I yang dipimpin oleh Kepala Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal (MSKI), Ibu Leli Triana, pada Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025.
Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Tim Monev KPPN Surabaya I, Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan ini sebagai bentuk pemantauan kinerja anggaran terhadap belanja Kementerian/Lembaga sekaligus sebagai upaya penguatan prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) dan kewajaran (Fairness Principle) dalam pelaksanaan anggaran di masing-masing K/L.
Dengan peran KPPN Surabaya I sebagai Financial Advisor diharapkan memberikan solusi untuk meningkatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Bawaslu Jatim guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Kepala Bagian Administrasi merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Wesley Simangunsong mengatakan Pelayanan KPPN Surabaya I terbilang prima sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang diemban.
“Pada prinsipnya pelayanan KPPN Surabaya I sebagai Mitra Kerja Bawaslu sudah prima. Kami tidak mengalami kendala yang berat. Adapun kendala bersifat minor yang bisa segera diselesaikan.†ujar Wesly.
Hal senada juga diungkapkan oleh Pitut Fariana, Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan BMN selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), yang mengapresiasi segala bentuk inovasi layanan KPPN Surabaya I.
Dalam forum itu, Pitut meminta KPPN Surabaya I untuk tidak melakukan perbaikan sistem layanan pada jam kerja dikarenakan akan menghambat proses perekaman transaksi pada aplikasi. Dia meminta perbaikan sistem dilakukan diluar jam layanan kantor sehingga kinerja pelayanan perbendaharaan semakin sempurna.
Pada kegiatan ini juga disampaikan kendala-kendala pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Finansial Advisor, merupakan salah satu langkah strategis reformasi keuangan publik di Indonesia.
