Sosialisasi PPKS di Surabaya, Eka: Ruang Kerja Aman Bukan Sekadar Jargon

Ruang kerja seharusnya menjadi tempat setiap orang merasa aman untuk bekerja, belajar, dan bertumbuh. Namun, rasa aman tidak hadir dengan sendirinya. Ia perlu dibangun, dijaga, dan menjadi tanggung jawab bersama. Pesan tersebut menjadi pembuka dalam Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja dan Podcast “Suara Perempuan, Suara Demokrasi” di Kantor Bawaslu Kota Surabaya, Rabu (16/9/2026).

Eka Rahmawati selaku Ketua Pokja PPKS Bawaslu Jawa Timur membuka kegiatan ini.  Hadir dari Bawaslu Kota Surabaya seluruh komisioner, jajaran sekretariat dan siswa/mahasiswa magang di Bawaslu Kota Surabaya.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen lembaga untuk membangun lingkungan kerja yang aman, nyaman dan ramah. Menurutnya, kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk tindakan yang mudah dikenali. Perilaku verbal maupun fisik yang dianggap biasa dapat berisiko menjadi kekerasan ketika mengabaikan batas kenyamanan orang lain.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Eka Rahmawati menegaskan bahwa regulasi internal pencegahan kekerasan seksual adalah buah advokasi selama bertahun-tahun. Namun, untuk melembagakan praktiknya, hal ini membutuhkan komitmen dari semua. “Isu keadilan gender tidak hanya bicara tentang perempuan, tetapi semua. Ini soal perspektif yang harus dimiliki semua,” tegas Eka.

Menurutnya, membangun ruang kerja yang aman juga berarti memahami adanya relasi kuasa dalam organisasi. Hubungan pimpinan dan bawahan, atasan dan staf, maupun pihak yang memiliki kewenangan dapat memengaruhi keberanian seseorang untuk menyampaikan keberatan atau melaporkan tindakan yang dialaminya.

Pokja PPKS  Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki 4 domain yang antara lain  mekanisme pencegahan, penanganan, pemulihan korban, serta evaluasi dan monitoring kasus kekerasan seksual. Keempat domain tersebut dirancang agar lembaga mampu merespons persoalan secara cepat dan tepat, termasuk melindungi korban dari kemungkinan retaliasi.

Ketua Pokja PPKS Bawaslu Jatim itu menjelaskan bahwa keberadaan program dan mekanisme saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah memastikan nilai-nilai tersebut tumbuh menjadi budaya kerja.  Ia mengapresiasi perkembangan PPKS di Bawaslu Kota Surabaya dan mendorong agar praktik baik tidak berhenti sebagai kegiatan formalitas. “Jangan menjadikan program hanya kegiatan tempelan (add-on) , tetapi ada nilai-nilai yang kita jaga dan rawat,” katanya.

Eka juga mengingatkan bahwa membangun lingkungan kerja aman bukan berarti menempatkan laki-laki sebagai pihak yang selalu salah. Sebaliknya, keadilan gender membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk mengoreksi ketimpangan dan menjaga batas dalam relasi kerja. “Harus berani asertif. Jika merasa tidak nyaman, katakan saja. Agar orang tahu batasan bersikap, tidak melakukan kekerasan dalam bungkus candaan,” tuturnya.

Bagi penyelenggara pemilu, pesan tersebut memiliki makna lebih luas. Demokrasi tidak hanya diuji di ruang publik atau di bilik suara, tetapi juga di ruang kerja tempat nilai-nilai demokrasi itu dipraktikkan setiap hari. “Semoga ini tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga substansi dalam lembaga. Kita ingin praktik baik di Bawaslu yang dimulai hari ini terus tumbuh dan menjadi fakta keseharian yang bisa dibanggakan,” pungkas Eka.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja oleh Anggota Komnas Perempuan Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum.