Matangkan Persiapan Pilkada 2024, Bawaslu Jatim Bahas NPHD dengan Pemerintah Provinsi
|
Demi penyelenggaraan Pilkada 2024 yang sukses dan lancar, Bawaslu Jatim melakukan rapat pembahasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta Perubahan Rencana Kerja Anggaran Hibah Pilkada 2024 Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kamis-Jumat (26-27/10/2023) di Surabaya
Kepala Sekretariat, Sapni Syahril menuturkan bahwa pembahasan tentang anggaran pilkada sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri dan Surat dari Ketua Bawaslu RI.
“Jadi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Januari 2023 nomor 900/1.9.1/435/SJ perihal pendanaan pilkada, lalu surat ketua Bawaslu nomor 693/KU.00.03/K1/09/2023 tanggal 27 September 2023 perihal penegasan pendelegasian penandatanganan perjanjian naskah hibah langsung serta keputusan Bawaslu nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pilkada,†jelasnya
Menurut Sapni, pihaknya membahas setiap rumah anggaran yang sesuai dengan tahapan Pilkada
"Kami di sekretariat siap memberikan dukungan administrasi dan operasional dalam menyukseskan Pilkada 2024. Salah satunya kami telah melakukan pembahasan NPHD bersama pemerintah provinsi untuk mematangkan persiapan dan perubahan anggaran dalam Pilkada 2024.
Sebagai informasi, dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis-Jumat (26-27/10/2023 di Surabaya tersebut, tampak hadir komisioner dan sekretariat Bawaslu Jatim, Inspektorat Jatim, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jatim.
