Dewita Ajak Bawaslu 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Optimalkan JDIH

Jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota merupakan jendela bagi masyarakat untuk mengetahui tentang produk hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilu. Untuk itu, Anggota Bawaslu Jatim, Dewita Hayu Shinta mengajak jajarannya di 38 Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan JDIH.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi TPA JDIH Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, via Zoom pada Senin, 28 Juli 2025.

“JDIH itu ibaratnya sebagai jendela. Saya betul-betul berharap JDIH merefleksikan kerja-kerja bapak/ibu sekalian. Jangan sampai kita sudah bekerja secara maksimal tapi produk hukum kita tidak ada di JDIH,” ungkapnya

Alumni Universitas Brawijaya ini menuturkan bahwa JDIH juga merupakan kewajiban sebagai penyelenggara negara.

”JDIH itu bisa digunakan sebagai penelitian hingga bisa sebagai dasar membuat kebijakan. Yang dikumpulkan di JDIH tidak hanya keputusan dan rekomendasi kita. Tapi juga produk hukum lain, seperti SK, nota kesepahaman dan lain-lain,” jelasnya

Perempuan kelahiran Sumenep ini menuturkan bahwa Bawalsu Provinsi Jawa Timur telah melakukan serangkaian upaya agar JDIH di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur semakin baik. Mulai dari menyebarkan google form untuk mengetahui secara detail JDIH di Kabupaten/Kota, supervisi dan kini dilanjutkan dengan rapat koordinasi.

”Saya harap benar-benar diisi sesuai dengan kondisi JDIH di Kabupaten/Kota sehingga dari rapat koordinasi ini kita bisa tahu masalahnya di mana dan perlu diperkuat di mana saja JDIH Kabupaten/Kota,” jelasnya

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits yang juga hadir dalam rapat koordinasi via Zoom tersebut menekankan pentingnya JDIH bagi publik. Ia juga mendorong kerja-kerja kolektif kolegial.

“JDIH ini bukan hanya tugas divisi hukum, tetapi juga harus didukung divisi lain untuk memastikan dokumen yang dipulikasikan benar adanya. Semoga dengan JDIH yang sudah terintegrasi ini bisa mudah diakses oleh publik,” pungkasnya