Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Jatim Lakukan Penguatan Kelembagaan Berbasis Koorwil dengan 8 Bidang Utama

Bawaslu Jatim Lakukan Penguatan Kelembagaan Berbasis Koorwil dengan 8 Bidang Utama

Bawaslu Provinsi Jawa Timur terus melakukan langkah strategis dalam rangka penguatan kelembagaan di seluruh jajaran kabupaten/kota se-Jawa Timur, pada Minggu, 3 Agustus 2025 di Kantor Bawaslu Kabupaten Kediri.

Penguatan kali ini secara spesifik dilakukan dengan 8 bidang utama. Antara lain, akuntabilitas keuangan, pelayanan informasi hukum dan PPID, hubungan dan eksistensi kelembagaan, pengolahan data, literasi demokrasi, manajemen kelembagaan dan penataan tata kelola internal serta modernisasi birokrasi internal.

Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits menyampaikan bahwa selain 8 bidang yang secara khusus dikuatkan, pihaknya juga mendorong Unit Kerja Mandiri (UKM) Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi satuan kerja.

"Biasanya kalau saya menyampaikan di beberapa pertemuan, saya selalu menekankan pentingnya SDM, organisasi, serta jaringan informasi dan data. Cara berpikir kita sebenarnya memperkuat dalam lingkup tiga hal utama. Hanya saja kita jadikan menjadi 8 bidang bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dan juga perlu mendorong UKM menjadi Satker," ungkapnya

Yang menarik, dalam penguatan kelembagaan ini, menurut Warits dilakukan dengan pendekatan koordinator wilayah (Koorwil)

“Jadi ada beberapa kabupaten/kota yang secara khusus menjadi pilot project ini. Antara lain untuk akuntabilitas keuangan nanti dilakukan di Kota Blitar. Penanggung jawabnya Bapak Yusuf, kemudian pelayanan informasi hukum dan PPID nanti di Kabupaten Probolinggo, penanggung jawabnya Bu Endah, untuk hubungan dan eksistensi kelembagaan nanti di Ngawi. PJ nya Ibu Eka. Terkait dengan pengolahan data, nanti Pak Rusmi. Ini dilakukan di Kabupaten Malang. Kemudian untuk yang bertanggung jawab pada literasi demokrasi ini Ibu Sisin di Kabupaten Tulungagung, kemudian juga manajemen kelembagaan dan tata kelola internal, ini akan dilakukan Anwar Noris di Bangkalan, kemudian Ibu Ely nanti modernisasi birokrasi. Ini pilot projectnya di Kota Mojokerto dan saya sendiri di Kota Malang untuk kinerja kelembagaan,” ungkapnya

Warits berharap dengan penguatan kelembagaan yang dilakukan akan berdampak baik bagi demokrasi.

”Kita punya target selama 2 bulan ini akan menghasilkan dampak positif bagi penguatan kelembagaan kita. Out putnya jelas dan terukur dengan baik. Nanti setelah 2 bulan dari sekarang kita akan mempresentasikan bersama apa keberhasilannya dan apa saja yang harus jadi evaluasi,” pungkasnya

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle