Bawaslu Jatim Ajak Warga Lamongan Kenali "Aktor di Balik Layar" Demokrasi

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Rusmifahrizal Rustam, mengajak masyarakat bersama-sama mengenali dan mengawal peran berbagai aktor dalam demokrasi. Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan Bawaslu Menyappa Seri II di Kabupaten Lamongan, Kamis, 27 Agustus 2026.

Mengusung tema "Aktor-Aktor di Balik Layar Demokrasi", kegiatan ini menjadi ruang dialog mengenai pengawasan partisipatif dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi menuju Pemilu 2029. Acara diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten Lamongan, masyarakat umum, mantan pengawas pemilu, aktivis, komunitas, serta kader Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).

Empat Aktor Utama, Ditambah Satu yang Tak Terlihat

Saat membuka sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan tersebut, Rusmi mengajak peserta melihat demokrasi secara lebih luas. Menurutnya, proses demokrasi tidak hanya ditentukan oleh aktor yang tampak di ruang publik.

Alumnus Universitas Jember itu menyebut empat aktor utama dalam pemilu, yakni penyelenggara, peserta pemilu, pemerintah, dan masyarakat sebagai pemilih. Namun ia menekankan, ada satu aktor lain yang kerap luput dari perhatian: pemodal.

"Kalau aktor di balik layar demokrasi itu sebenarnya ada empat: penyelenggara, peserta pemilu, pemerintah, dan masyarakat dalam hal ini pemilih. Tetapi sebenarnya ada satu aktor lagi, yaitu pemodal. Aktor yang tidak kelihatan behind the scene, tetapi sangat berpengaruh dalam kontestasi pemilu dan pilkada di Indonesia," ujarnya.

Selain itu, menurut Rusmi, integritas pemilu sangat ditentukan oleh penyelenggara bersama peserta pemilu. Keduanya, kata dia, memiliki peran penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

"Pemilu itu beradab dan berintegritas atau tidak, ditentukan oleh penyelenggara bersama peserta pemilu," jelasnya.

Persiapan Pemilu 2029 Harus Dimulai Sejak Dini

Rusmi juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan Pemilu 2029 sejak jauh-jauh hari. Ia menyebut tahapan pemilu membutuhkan waktu panjang, mulai dari perencanaan, sosialisasi, hingga persiapan teknis. Karena itu, dukungan anggaran dari pemerintah menjadi bagian krusial dalam menjaga keberlangsungan demokrasi.

"Anggaran pemilu adalah anggaran vital bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia, karena pergantian kekuasaan hanya bisa dilakukan melalui pemilu dan negara berkewajiban menyediakan anggaran," ujarnya.

Di akhir pemaparannya, Rusmi mengajak masyarakat, mantan pengawas, kader P2P, aktivis, dan komunitas untuk terus berpartisipasi aktif serta memberikan masukan demi perbaikan kualitas pemilu dan pilkada.

"Semoga kegiatan ini menambah wawasan dan memberikan masukan untuk kebaikan pemilu ataupun pilkada di Lamongan," katanya.