Selamat Memilih!

Oleh : Nur Elya Anggraini
Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur

100.359.152 penduduk yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) pilkada 2020 akan menentukan pilihannya pada hari ini (09 desember 2020). Pilkada serentak era pandemi digelar di 270 daerah meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Pemilihan di tengah pandemi memunculkan tanya, bagaimana dengan pemilih yang terinfeksi Covid-19?

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020, pasal 72 ayat 1 mengamanatkan bahwa pasien Covid-19 yang rawat inap dan isolasi mandiri tetap bisa menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat. Petugas dengan Alat Pelindung Diri (APD) akan mendatangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Pada posisi ini jajaran Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat.

Hak pilih dijamin oleh konstitusi. Bawaslu berusaha maksimal untuk bisa menjaga hak pilih. Pengawasan dilakukan secara serius sejak awal tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar hak pilih hingga penetapan pasangan calon terpilih. Kerentanan data pemilih sebagaimana daerah terpencil, rumah sakit hingga ke Lembaga Pemasyarakatan (lapas) menjadi fokus pengawasan.

Upaya penyelenggara ini diharapkan dapat memacu detak nadi partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan pernah sia-siakan satu suara karena setiap warga itu setara. Menggunakan hak pilih berarti juga turut menentukan kemajuan daerah. Hanya saja, tampaknya tantangannya tidak sederhana.

Partisipasi Pilkada 2020

Pilkada di tengah pandemi diragukan tingkat partisipasinya, mengingat kasus Covid-19 belum sepenuhnya terkendali. Belakangan malah mengganas. Data pada 3 Desember 2020 pecah rekor. Kasus baru tembus angka 8.369 dalam satu hari.

Keraguan pemilih untuk datang ke TPS karena pandemi bisa dituntaskan dengan sosialisasi massif tentang protokol kesehatan dalam pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa pemilih yang datang harus menggunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan.

Pada posisi ini setiap pasangan calon yang berkontestasi dalam pilkada perlu ikut memberikan teladan dalam penerapan prokes. Jauh-jauh hari ditunjukkan sejak saat melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai dengan mengikuti tahapan kampanye. Tetapi nyatanya selama 2 bulan kampanye, Bawaslu menemukan 2.126 pelanggaran prokes.

Selain urusan prokes, partisipasi diprediksi rendah juga berkenaan dengan apatisme dalam demokrasi. Mulai ada riak-riak ketidakpercayaan terhadap hasil dari politik elektoral. Harus kita akui ada sebagaian masyarakat yang acuh terhadap pilkada karena dianggap tidak memiliki dampak terhadap peningkatan derajat hidupnya. Dalam kerangka ini, pilkada bukan lagi pesta rakyat, tetapi dianggap sebagai urusan elite politik semata.

Yang lebih rumit dari partisipasi yang rendah adalah munculnya pikiran untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Di tengah tekanan ekonomi karena pandemi, maka pilkada dianggap sebagai “berkah” bagi oknum yang hanya mencari keuntungan materi dari kontestasi. Pilkada jangan sampai menjadi pasar.

Tantangan Elektoral

Tantangan yang paling rumit dalam pilkada 2020 adalah politik uang. Politik uang adalah wabah yang mengancam kesehatan berpilkada. Kumpulan penelitian yang diterbitkan oleh Bawaslu RI tahun 2019 lalu berjudul Pembiayaan Pemilu menunjukkan adanya tali temali antara dana kampanye, sumber dana, dan uang yang digunakan dan dimaksudkan untuk mengubah prefensi pemilih.

Sumber dana kampanye berporos pada pasangan calon dan oknum perusahaan yang ikut menyumbang sebagai penyandang dana. Politik uang digunakan sebagai cara agar menang dalam kontestasi. Hal ini karena ada kepercayaan selisih kemenangan yang tipis. Ada anggapan jika tidak menggunakan uang, maka akan kalah.

Kerumitannya bertambah saat kita menyelenggarakan pilkada di tengah gempuran resesi ekonomi. Ada duggan bahwa politik uang diterima oleh masyarakat karena memang kebutuhan. Yang miris saat politik uang dianggap sebagai shodaqah. Logika lain adalah ekspresi kekecewaan masyarakat. Mereka menganggap yang terpilih akan lupa terhadap yang memilih sehingga mereka lebih baik mengambil di awal daripada tidak sama-sekali.

Lingkaran politik uang adalah tantangan paling berat dalam pilkada 2020. Kesalahan yang terus diulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran. Bahasa Indonesia kita mengistilahkannya sebagai “rahasia umum.” 

Yang bisa dilakukan oleh Bawaslu pada posisi ini adalah edukasi terus-menerus, pencegahan semaksimal mungkin dan pada hari tenang hingga pemungutan suara dengan melakukan patroli pengawasan. Ini dilakukan untuk mempersempit gerak dari politik uang di masyarakat yang diduga akan disebar saat hari tenang dan jelang pemungutan suara.

Secara aturan, pratek politik uang sebenarnya masuk dalam pidana. Bawaslu sendiri bekerja dengan kejaksaan dan kepolisian dalam wadah sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Cuma masalahnya, praktik politik uang ini seringkali sulit dibuktikan dalam aras penegakan hukum karena sulitnya memenuhi alat bukti semisal menghadirkan saksi-saksi.

Menolak Golput, Ayo Awasi

Dengan segala tantangannya, pilkada 2020 harus kita sukseskan bersama. Tanggung jawab bukan hanya dari penyelenggara, tetapi dari segenap stakeholder dan seluruh pemilih. Datanglah ke TPS untuk menentukan pilihan. Jangan sampai golput. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya juga akan merasakan hasil dari pilkada.

Produk pemimpin dengan segala kebijakannya tidak bisa kita hindarkan sebagai warga negara. Memilih yang lebih baik diantara yang tidak baik, misalnya, adalah pilihan tepat. Selemah-lemahnya iman demokrasi adalah datang ke TPS tanggal 09 Desember 2020 dan mencoblos paslon yang diinginkan.

Syukur apabila ada yang melakukan pengawasan partisipatif dengan turut memastikan kualitas pilkada di TPS masing-masing. Turut mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan bagi pemilih yang lain dan menjadi bagian dari masyarakat yang melaporkan saat terjadi pelanggaran kepada Pengawas TPS sampai dengan Bawaslu RI. Mari kita bersama-sama menjaga supaya pilkada special era pandemi ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menemukan pemimpin yang benar-benar memihak pada rakyat. Selamat memilih!.