RAWON VOL. 2: Bawaslu Jatim Perkuat Pengelolaan Aset Negara Lewat Teknologi Siman V2

Bawaslu Provinsi Jawa Timur kembali menggelar forum strategis pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) bertajuk Rawon (Rembuk Aplikasi untuk Wujudkan Optimalisasi BMN) edisi kedua. Kali ini, sebanyak 11 Kabupaten dan Kota selaku satuan kerja baru diajak duduk bersama untuk menguasai aplikasi Siman V2, pada Rabu, 10 Juni 2026

Kegiatan yang berlangsung di secara daring ini dibuka oleh Kepala Bagian Administrasi, Lambok Wesly Simangunsong, yang menegaskan tiga pilar utama pengelolaan BMN yang tidak bisa ditawar: tertib fisik, tertib hukum, dan tertib administrasi.

"Pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel bukan sekadar kewajiban administratif. Namun adalah bentuk pertanggungjawaban nyata kepada negara," tegas Lambok dalam arahannya.

Pesan itu bukan tanpa alasan. Lemahnya pencatatan aset di tingkat satuan kerja kerap menjadi temuan berulang dalam audit. Rawon Vol. 2 hadir sebagai respons konkret atas tantangan tersebut.

Tak hanya melibatkan tim internal, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga menghadirkan Aprillia Widya Nugroho, Penata Laksana Barang Terampil dari Biro Keuangan dan BMN Bawaslu RI, sebagai narasumber. 

Aprillia membedah secara mendalam fitur-fitur unggulan Siman V2. Baik melalui platform website maupun aplikasi mobile. Inti pesannya jelas: setiap satuan kerja wajib mendata setiap BMN di kantornya secara akurat agar proses inventarisasi dapat berjalan maksimal dan terhindar dari potensi selisih data.

Di antara peserta, Bawaslu Kabupaten Jember tampil sebagai satuan kerja percontohan. Mereka telah mengimplementasikan Siman V2 secara penuh. Mulai dari tahap awal pendataan hingga pelaksanaan inventarisasi lapangan menggunakan Siman Mobile.

Keberhasilan Jember menjadi motivasi nyata bagi 10 satuan kerja lainnya yang turut mempraktikkan proses pendataan dan inventarisasi secara langsung dalam sesi tersebut. Dengan semakin banyak satuan kerja yang onboarding ke Siman V2, Bawaslu Jawa Timur melangkah lebih jauh dalam mewujudkan tata kelola BMN yang bersih, transparan, dan akuntabel.