Optimalisasi Layanan Sekretariat, Bagian HHDI Bawaslu Jatim Lakukan Dialog Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi dan teknis sekretariat, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi (HHDI) Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar dialog kinerja sebagai upaya penguatan tata kelola kerja yang terukur dan selaras dengan arah kebijakan lembaga, pada Selasa dan Rabu (20-21/01/2026) di Surabaya.

Kepala Bagian HHDI, Riche Rahmawati Sumaka mengungkapkan bahwa dialog kinerja ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan seluruh program dan aktivitas yang dijalankan di lingkungan Bagian HHDI berjalan searah dengan rencana strategis (Renstra) Bawaslu. Melalui forum ini, dilakukan pembahasan menyeluruh terkait target kinerja, mekanisme pengukuran capaian kerja secara berjenjang dan bukti dukung kerja yang telah dilakukan

“Dialog kinerja ini bertujuan agar ada sinkronisasi antara rencana strategis Bawaslu, kemudian diwujudkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Koordinator Divisi sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor :284/OT.00/1/1/2025 tanggal 12 Desember 2025, kemudian diturunkan dalam Indikator Kinerja Individu (IKI) kepala bagian dan nantinya dibagi menjadi aktivitas ke seluruh staf di bagian hukum, hubungan masyarakat, dan data informasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dialog kinerja ini juga menekankan pentingnya keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan kerja. Dengan sistem kinerja yang terstruktur, setiap pegawai diharapkan memahami peran dan kontribusinya dalam mendukung capaian kinerja lembaga secara keseluruhan.

“Hal ini dilakukan agar apa yang kita lakukan di sekretariat sesuai dengan visi dan misi Bawaslu. Sederhananya apa yang diinginkan oleh lembaga, pimpinan dan sekretariat bisa selaras,” lanjutnya.

Melalui Dialog Kinerja ini, Bagian HHDI Bawaslu Jatim berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi layanan, memperkuat koordinasi internal, serta memastikan setiap program kerja memiliki arah yang jelas, terukur, dan berdampak langsung pada penguatan fungsi pengawasan pemilu di Jawa Timur.