Jelang Pemilu 2029, Bawaslu Jatim Perkuat Kapasitas dalam Sidang Sengketa Proses

Sebelum tahapan dimulai, Bawaslu Provinsi Jawa Timur sudah bergerak menyiapkan pasukan di lini yang jarang disorot publik: meja sekretariat sidang sengketa proses Pemilu, pada Rabu (15/7/2026), lewat Zoom Meeting.

Secara khusus, Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jatim mengumpulkan Kasubbag Hukum/PPPS dan staf penyelesaian sengketa dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur dalam kegiatan bertajuk Penguatan Kapasitas Perangkat Sidang Sengketa Proses Pemilu Tahun 2029.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jatim, Rusmifahrizal Rustam, dalam arahannya menyampaikan analisa bahwa sengketa proses Pemilu 2029 diperkirakan bakal melonjak dibanding 2024. Setidaknya ada tiga pemicu yang ia sebut. Yakni penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi soal keterwakilan perempuan 30 persen, serta meningkatnya potensi sengketa pada tahapan pencalonan.

"Ada potensi sengketa proses meningkat pada tahapan pendaftaran parpol peserta pemilu 2029 dan pendaftaran calon legislatif DPRD tahun 2027 dan 2028 seperti pengalaman Pemilu 2024. Hal ini akan menjadi tahun penyelesaian sengketa proses utk pemilu 2029. Untuk itu, seluruh jajaran harus mempersiapkan diri sejak dini," ungkapnya

Menurutnya, peran Kasubbag Hukum/PPPS pun tak lagi sekadar administratif.

"Ke depan, mereka akan merangkap sebagai Sekretaris Sidang yang dituntut memahami luar-dalam mekanisme mediasi maupun ajudikasi. Bahkan diminta mulai menggelar simulasi internal meski tahapan Pemilu belum resmi dimulai," ungkapnya

Dalam rapat ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa proses Pemilu tidak melulu soal jalannya persidangan di ruang sidang, tapi juga soal tertib administrasi, perencanaan matang, dan pertanggungjawaban anggaran di baliknya.

Sinergi antara pimpinan dan sekretariat, kata para peserta, akan menjadi penentu kualitas layanan penyelesaian sengketa jelang pesta demokrasi 2029, sebuah pekerjaan rumah yang, meski jarang tersorot kamera, menentukan sah-tidaknya setiap tahapan Pemilu berjalan.