Di Polda Jatim, Amin Petakan Potensi Konflik Pilkada 2020
|
Konflik pilkada perlu dipetakan dan dicegah sejak dini. Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin menganalisa bahwa konflik pilkada bisa terjadi karena fanatisme dukungan, politik identitas, propaganda dan agitasi, hoax dan ujaran kebencian. Hal ini ia sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pengelolaan Potensi Konflik Dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada 2020, 18 Nopember di Polda Jatim, Surabaya.
“Konflik pilkada bisa dipicu oleh banyak sebab. Karena ada fanatisme dukungan lalu provokasi dari pihak lain, tambah dengan hoaks dan ujaran kebencian, ini bisa memicu terhadap konflik horizontal di tengah masyarakat. Tentu ini harus kita cegah bersama,†terangnya.
Lebih dari itu, konflik pilkada juga bisa terjadi, menurut Amin dikarenakan adanya pelanggaran kampanye, dugaan penyelenggara yang tidak netral, dan perolehan suara yang tipis.
“Kita bisa melihat dalam sejarah pemilu dan pilkada pasca reformasi di Jawa Timur ada gesekan di masyarakat yang tidak terkendali dan mengakibatkan kekerasan fisik sampai pembakaran kantor oleh massa pendukung karena ketidakpuasaan terhadap proses dan hasil pikada. Kejadian seperti ini harus kita cegah bersama,†jelas Amin.
Pria kelahirkan Sumenep ini juga menyampaikan bahwa antisipisasi agar konflik tidak meluas telah dilakukan sejak dari aturan.
“Aturan kita telah melarang hal-hal yang berpotensi menyebabkan konflik. Dalam kampanye misalnya, dilarang mempersoalkan pancasila, menggunakan politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan, dan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan,†tutur Amin
Pada tingkat penyelenggara pilkada, mekanisme yang diatur juga diupayakan sebagai saluran untuk meredam potensi konflik.
“Jika berkenaan dengan netralitas penyelenggara, maka ada sidang kode etik. Berkenaan dengan tata cara diselesaikan dengan administrasi. Termasuk juga pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Ini semua telah diatur dengan baik sebagai saluran agar bisa menyelesaikan konflik†pungkas Amin.
