Di Blitar, Totok Minta Pengawas Pemilu Perkuat Demokrasi dengan Konsolidasi Bersama Rakyat

Menjaga demokrasi tidak hanya menjadi agenda saat tahapan, tetapi menjadi tanggung jawab berkelanjutan. Anggota Bawaslu, Totok Hariyono mengingatkan seluruh pihak untuk selalu merawat demokrasi.

Hal ini ditegaskan dalam apel pagi bersama jajaran Bawaslu Kabupaten dan Kota Blitar, Senin (8/9/2025).

“Kita ini bukan pekerja pemilu, tapi pekerja demokrasi. Jadi, bukan soal tahapan atau non-tahapan. Sebagai lembaga yang tetap dan mandiri, Bawaslu harus terus menegakkan demokrasi. Jika demokrasi baik, pemilu pasti baik,” tegas Totok.

Totok menjelaskan, saat tahapan pemilu berlangsung, Bawaslu fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Namun, di masa non-tahapan, peran Bawaslu bergeser pada konsolidasi demokrasi.

Menurutnya, Bawaslu harus aktif menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan (OKP), organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga tokoh perempuan. Keterlibatan multipihak ini dinilai penting untuk memperkuat basis demokrasi dari akar rumput.

“Tidak ada pemilu bukan berarti tidak ada kerja. Justru di luar tahapan kita harus lebih banyak berbicara dengan publik, hadir di simpul-simpul masyarakat. Modal kita hanya pengetahuan dan keberanian berdialog,” jelasnya.

Totok yang juga memiliki latar belakang sebagai wartawan ini menyebut bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak Bawaslu RI dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia mendorong jajaran pengawas daerah untuk lebih aktif melakukan pemetaan organisasi yang relevan dengan isu demokrasi, serta menggiatkan mitigasi terhadap potensi kemunduran demokrasi.

“Pada masa non tahapan dan non pemilihan seperti ini, apa yang kita lakukan? Makan bersama, minum bersama, ngobrol bersama masyarakat. Bicara soal demokrasi supaya orang paham. Kita memiliki tanggung jawab moral terhadap demokrasi,” tandasnya.

Totok menambahkan, ada tiga isu krusial yang perlu diangkat dalam dialog-dialog demokrasi dengan masyarakat, yakni otoritarianisme, oligarki, dan militerisme. Ketiganya, menurutnya, menjadi tantangan nyata yang perlu dipahami agar literasi demokrasi tetap kontekstual dan membumi.

Sebagai informasi, Apel yang dilangsungkan di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Blitar juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Blitar beserta jajaran sekretariat.