Bawaslu Kota Batu Masuk Kampus, Kampanye Antipolitik Uang

Upaya mencegah praktik politik uang dalam perhelatan demokrasi gencar dilakukan oleh Bawaslu Kota Batu. Setelah meresmikan desa antipolitik uang di sepuluh desa dan kelurahan di Kota Batu, kali ini Bawaslu menyasar Mahasiswa dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, pada Senin (20/12/2021)

Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Batu, Yogi Eka Chalid Farobi mengatakan mahasiswa dan akademisi merupakan ujung tombak sekaligus aktor yang memiliki peran penting dalam pencegahan politik uang.

"Kita ingin kampus ikut berbuat dalam menghentikan praktik politik uang juga
menjadi mitra strategis dalam pencegahan politik uang," kata Yogi saat diskusi virtual yang membahas Kriminologi Hukum : Menyoal Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan.

Pada kesempatan itu, Yogi menjelaskan bahwa dampak dari praktik politik uang sangat luas. Politik uang bisa merusak cita demokrasi dan merugikan masyarakat. Selain itu juga bisa menghilangkan kesempatan munculnya pemimpin daerah yang berkualitas.

"Begitu sulitnya menghentikan praktik politik uang. Kami memperkirakan dampak nyata itu akan terus terulang jika tidak dibangun kesadaran sejak dini, juga kesadaran bersama untuk memberantasnya," jelasnya.

Di Kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Dr. Setiyono, menjelaskan bahwa pencegahan politik uang bisa dilakukan dengan pendekatan tradisi dan regulasi.

Menurutnya, pendekatan regulasi merupakan langkah terakhir. Ia meminta Bawaslu harus lebih peka terhadap kondisi yang melatarbelakangi terjadinya politik uang dalam proses demokrasi.

"Kalo money politic itu akarnya ada pada budaya, pada nilai-nilai moralitas, maka kebijakan kriminalnya harus dicari, itu namanya pendekatan non penal, jadi harus dicari sebabnya. Pendekatan regulasi (penal) itu alternatif terakhir, begitulah kriminologi, "pungkasnya