Bawaslu Jatim Luncurkan Buku Kebijakan Strategis Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat

Bawaslu Provinsi Jawa Timur meluncurkan buku berjudul “Kebijakan Strategis dan Program Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2026” pada 12 Maret 2026. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dan diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas se-Indonesia, akademisi, relawan GEMPAR, serta pemerhati Pemilu.

Ketua Tim Penulis sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Timur, Eka Rahmawati, menyampaikan bahwa buku tersebut disusun untuk memperkuat perencanaan program pencegahan sekaligus memastikan akuntabilitas kinerja lembaga kepada publik.

“Buku ini merupakan ikhtiar kami untuk menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik atas kinerja Bawaslu Jawa Timur, khususnya di bidang pencegahan dan partisipasi masyarakat,” ujar Eka.

Ia menambahkan bahwa buku setebal sekitar 750 halaman tersebut memuat analisis program pencegahan dari tingkat Provinsi dan 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Penyusunannya dilakukan berbasis evaluasi program 2025 di masing-masing daerah, sehingga buku ini hadir dengan program dan strategi tahun 2026.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam arahannya saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas upaya Bawaslu Jawa Timur dalam menyusun dokumen kebijakan strategis yang komprehensif.

“Pencegahan adalah investasi demokrasi. Ia bekerja sebelum pelanggaran terjadi, menumbuhkan budaya kepatuhan, dan mendorong partisipasi publik yang bermakna,” ujar Bagja.

Menurutnya, dokumen tersebut sejalan dengan visi Bawaslu periode 2025–2029 yang menekankan penguatan kolaborasi dalam membangun demokrasi yang lebih substansial melalui pengawasan Pemilu.

Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty, menilai penerbitan buku tersebut merupakan praktik baik dalam penguatan literasi dan dokumentasi kelembagaan sekaligus menunjukkan keseriusan Bawaslu Jawa Timur dalam merespons pemetaan kerawanan Pemilu serta merancang strategi pencegahan secara lebih sistematis.

“Menulis bukan perkara mudah. Tulisan terbaik adalah tulisan yang selesai dan bisa dibaca oleh publik. Karena itu, perencanaan yang baik harus diikuti dengan implementasi dan evaluasi yang konsisten,” ujar Lolly.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sekaligus Koordinator Wilayah Jawa Timur, Totok Hariyono, juga mengapresiasi langkah Bawaslu Jawa Timur yang sangat aktif dan sistematis.

“Bawaslu tidak cukup hanya hadir secara formal, tetapi harus nampak dan dinampakkan di tengah masyarakat,” ujar Totok.

Menurutnya, kehadiran Bawaslu harus benar-benar dirasakan oleh publik melalui kerja pengawasan yang nyata serta kolaborasi dengan masyarakat.

Dalam sesi diskusi, narasumber ahli perencanaan pengawasan Pemilu, Abdullah Dahlan, menekankan pentingnya perencanaan strategis dalam pelaksanaan program pengawasan.

“Perencanaan yang matang adalah separuh dari pencapaian. Menjalankan program tanpa rencana sama saja dengan merencanakan kegagalan,” ujarnya.

Ia menilai pendekatan yang dilakukan Bawaslu Jawa Timur dalam penyusunan buku tersebut telah menunjukkan proses perencanaan yang sistematis dan berbasis analisis kerawanan. Menurutnya, substansi yang tertuang dalam buku tersebut juga selaras dengan arah kebijakan dan Renstra Bawaslu, sehingga dapat menjadi referensi atau bank program dalam memperkuat strategi pencegahan pengawasan Pemilu di berbagai daerah.

Sementara itu, pengamat kepemiluan Jeirry Sumampow menilai peluncuran buku ini juga membuka ruang evaluasi publik terhadap kerja pengawasan Pemilu.

“Bawaslu adalah mata masyarakat. Karena itu, penguatan desain pengawasan dan kolaborasi dengan masyarakat menjadi sangat penting dan Pemilu ke depan memerlukan desain yang lebih adaptif dan kolaboratif, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi seperti politik uang, netralitas aparat, serta dinamika relasi kekuasaan dalam kontestasi elektoral,” ujar Jeirry.

Melalui peluncuran buku ini, diharapkan dokumen kebijakan strategis tersebut dapat menjadi rujukan dalam merancang program pencegahan yang lebih sistematis, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu menuju demokrasi yang lebih substansial.