Bawaslu Jatim Audiensi Kanwil Kemenag, Optimalisasi Pengawasan PDPB dan Literasi Demokrasi
|
Dalam rangka optimalisasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) serta meningkatkan literasi demokrasi, Bawaslu Jatim melakukan audiensi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jatim, pada Selasa, 30 September 2025.
Rombongan pengawas pemilu yang terdiri dari Eka Rahmawati, Dewita Hayu Shinta, Rusmifahrizal Rustam, Nur Elya Anggraini, Dwi Endah Prasetyowati diterima langsung oleh Plh Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Syaikhul Hadi, Ketua Tim Pendidikan Madrasah, dan Ketua Tim Hukum, Kerja Sama dan Pengawasan Orang Asing beserta anggota timnya.
Dalam paparannya, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Eka Rahmawati menyampaikan tiga poin utama yang menjadi fokus kerja sama. Yakni pengawasan penyusunan data pemilih, program pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi.
“Ketiga hal ini penting untuk memastikan partisipasi masyarakat berjalan sehat, bebas dari politik uang, sekaligus memberikan pemahaman yang benar terkait demokrasi, terutama bagi pemilih pemula di Madrasah di bawah Kemenag,” ujar Eka.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Diklat, Dewita Hayu Shinta menambahkan bahwa Bawaslu berharap dapat bersinergi dengan program Kanwil Kemenag Jatim, khususnya dalam pencegahan praktik politik uang di kalangan siswa SMA/MA kelas XI dan XII.
“Pencegahan sejak dini adalah kunci. Melalui jaringan Kemenag yang luas, Bawaslu dapat masuk ke madrasah, pondok pesantren, hingga tempat ibadah untuk memperkuat literasi politik,” jelasnya.
Plh Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Syaikhul Hadi, menyambut baik gagasan ini. “Kami menyadari bahwa literasi politik merupakan bagian penting dari pendidikan karakter masyarakat. Kanwil Kemenag Jatim siap berkolaborasi dengan Bawaslu untuk memastikan pesan-pesan demokrasi tersampaikan dengan baik melalui jaringan madrasah, pesantren, dan pembimas agama,” ungkapnya.
Diketahui bahwa, audiensi ini merupakan pertemuan perdana yang membuka peluang kerja sama formal antara kedua lembaga. Rencana penandatanganan Perjanjian Kerja Sama akan dilakukan setelah tim hukum dari Kanwil Kemenag Jatim dan Bawaslu menyempurnakan dokumen kerja sama.
