Lompat ke isi utama

Berita

Ajak Dewan Masjid Indonesia, Bawaslu Blitar Perkuat Pengawasan Partisipatif

Ajak Dewan Masjid Indonesia, Bawaslu Blitar Perkuat Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Kabupaten Blitar menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Blitar untuk memperkuat pengawasan partisipatif dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pada, Rabu (22/6/2022) sore.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Sholahuddin menuturkan bahwa DMI menjadi lembaga yang potensial dalam pengawasan partisipatif.

"DMI mewadahi ribuan takmir masjid di Kabupaten Blitar. Ini menjadi cara tepat untuk menyebarkan ajakan agar pemilu terhindar dari politik identitas, lawan politik uang, hoaks dan mencegah kecurangan lainnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, Priya Budi Santoso perjanjian kerja sama merupakan tindak lanjut dari pertemuan selanjutnya di Kediaman Ketua DMI Kabupaten Blitar, Gus Bili pada Rabu (08/06/2022).

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah (PD) DMI Kabupaten Blitar Gus Ahmad Ardha Bili, mengatakan DMI yang menaungi ribuan takmir masjid se-Kabupaten Blitar siap mendukung upaya Bawaslu Kabupaten Blitar sosialisasi penguatan pengawasan partisipatif.

"Teknis dan implementasinya bisa melalui khotbah dengan materi pengawasan antipolitik uang, ataupun melalui pamflet, flyer, dan banner sosialisasi," katanya.

Lebih lanjut, Gus Bili yang juga ketua Rijalul Ansor Kabupaten Blitar, mengatakan PD DMI siap memberi wadah dan mendampingi Bawaslu Blitar, dalam sosialisasi dengan Takmir Masjid se-Blitar pada pertemuan rutinan di setiap kecamatan.

"Intinya kami mendukung penuh upaya Bawaslu demi terwujudnya pemilu yang sukses dan demokratis sehingga terpilihnya para pemimpin yang amanah," jelasnya.

Penandatanganan perjanjian kerja sama Bawaslu Kabupaten Blitar dengan PD DMI Kabupaten Blitar, turut disaksikan oleh Komisioner Bawaslu Blitar Arif Syarwani, Nur Ida Fitria, dan Nur Mustofa, Koordinator Sekretariat Heru Setyawan, serta seluruh staf.

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle