Ancaman wabah politik uang dalam Pilkada 2020 harus dicegah. Arif Nur Alam dari Indonesian Budget Center (IBC) menilai bahwa politik uang bisa terjadi dalam bentuk pembelian calon, pembelian suara, politisasi birokrasi, politisasi penyelenggara Pemilu dan politisasi kebijakan anggaran.

Sebagai bahan perbaikan untuk Pemilu selanjutnya, Bawaslu Pamekasan melakukan diskursus tentang Pemilu 2019 dengan menghadirkan Bawaslu Jawa Timur, Peserta Pemilu dan Akademisi dari Universitas Trunojoyo Madura. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya.

Tantangan Pilkada 2020 adalah kemungkinan munculnya politisasi terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Agus Muhammad dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dalam Tadarus Pengawasan Pemilu ke 17 memandang perlunya pengawasan organik terhadap politisasi SARA.

Untuk meneguhkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu yang berintegritas, Bawaslu Jatim lakukan kajian tentang penegakan hukum, kepercayaan publik dan partisipasi dari masyarakat, Kamis Siang (14/05) secara virtual.

Demi memaksimalkan pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) daring, Bawaslu Jatim telah membangun gedung virtual untuk seluruh peserta SKPP. Gedung tersebut sebagai suplai materi gratis untuk seluruh peserta agar pemahaman tentang dunia pengawasan semakin kuat.