Sekretariat Bawaslu Jatim Gelar Kebab SAKTI VOL. 2, Bahas Uang Persediaan dan LPJ Bendahara

Bawaslu Jatim kembali menyelenggarakan kegiatan coaching clinic Kebab SAKTI Vol. 2 dengan tema “Uang persediaan dan LPJ Bendahara. Kegiatan ini berlangsung via zoom meeting melibatkan 20 Satker baru yang per oktober 2025 telah pecah DIPA dari Bawaslu Jatim. Tema volume kedua: “Bendahara Andal: Keuangan Tertib, Hasil Optimal”.

Bendahara Pengeluaran Bawaslu Jatim, Meytaliana F. Meyta menuturkan bahwa bendahara Bawaslu kabupaten/kota yang sudah menjadi satker harus mampu mengelola uang persediaan (UP) yang digunakan untuk membayar/membiayai operasional kantor.

Menurutnya setiap Bawaslu Kabupaten/kota harus melakukan revolving UP minimal 1 (satu) bulan sekali. Jika tidak melakukan revolving maka satker tersebut mendapat teguran dan sanksi berupa pemotongan UP 25% dari KPPN setempat.

“Hal yang perlu dipastikan sebelum mengeluarkan SPP UP adalah menginput pembukaan rekening pada aplikasi SPRINT sampai di approve kasi KPPN selanjutnya menginput referensi detail rekening dan NPWP pada modul bendahara dan yang terakhir mendaftarkan supplier satker tipe 1,” tambahnya.

Meyta menjelaskan terkait Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara.

“LPJ bendahara ini harus dicetak setiap akhir bulan dan KPA di setiap kabupaten/kota harus harus memeriksa kas tunai dan juga para bendahara pengeluaran harus memastikan semua pengeluaran sudah tercatat dan juga BP harus membandingkan BP bank dengan rekening koran serta BP tunai dengan BA pemeriksaan kas tunai” lanjut ibu meyta dalam paparanya.

Acara yg berlangsung kurang lebih satu setengah jam ini mendapat beberapa kesimpulan yang harus dimengerti oleh bendahara pengeluaran. Revolving UP minimal dilakukan sebulan sekali dengan proporsi penggunaan 60% tunai serta 40% KKP (non-tunai).

Selanjutnya tambahan uang persediaan (TUP) hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak dan harus dipertanggungjawabkan paling lama satu bulan.

Selanjutnya ketelitian dalam pencatatan transaksi, penyetoran pajak, serta pemeriksaan kas dan dokumen pendukung menjadi kunci utama agar LPJ bendahara tidak ditolak. Peran KPA sangat vital yaitu memastikan kesesuaian antara bukti pengeluaran, rekening koran dan laporan bendahara agar saldo tetap valid dan tidak terjadi kesalahan administratif.