Peringati Sumpah Pemuda, Warits; Ayo Kobarkan Semangat Pemuda dalam Demokrasi

Dalam semangat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Bawaslu Jatim menggelar upacara peringatan yang diikuti oleh Keluarga Besar Bawaslu Jatim, pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits dalam amanatnya menyampaikan bahwa di masa lalu sumpah pemuda berasal dari organisasi-organisasi dengan berbasis suku dan daerah. Mereka melepaskan semua identitas dirinya dengan melakukan sumpah pemuda yang isinya bertanah air, berbangsa dan berbahasa Indonesia.

“Semangat Sumpah Pemuda harus terus kita hidupkan di medan juang yang baru: medan demokrasi. Kalau pada 1928 para pemuda bersumpah bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, maka hari ini kita harus bersumpah menyatukan tekad untuk menjaga demokrasi dan merawat daulat rakyat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pengawas pemilu se-Jatim harus memastikan kedaulatan rakyat benar-benar terwujud.

“Pemilu adalah panggung rakyat untuk menegaskan kedaulatannya dan oleh undang-undang Bawaslu diberi amanah untuk menjaganya. Ketika kita mengawasi pemilu dengan jujur dan berani, sejatinya kita sedang menjaga agar suara rakyat tidak dicurangi, agar keadilan tidak dikompromikan, dan agar masa depan bangsa tidak diperdagangkan,” tegasnya.

Masih menurut Warits, sebagai wujud tanggung jawab kepada publik, Bawaslu Jatim telah menuliskan pengawasan dalam Form A.

“Bawaslu Jawa Timur telah mengumpulkan jutaan lembar catatan peristiwa pemilu dalam form A serta seluruh produk pengawasan lainnya. Kita telah sangat baik dalam mendokumentasikan berbagai dinamika demokrasi di lapangan. Semua itu bukan sekadar dokumen administratif, tetapi rekam jejak perjalanan demokrasi rakyat. Dari catatan-catatan itulah, kita belajar bahwa demokrasi tidak selalu indah, tapi selalu berharga,” tambahnya

Dari catatan peristiwa di Form A itu, menurut Warits pihaknya menemukan kisah tentang integritas dan kejujuran, tentang benturan kepentingan dan keberanian moral, tentang rakyat kecil yang bersuara dan penyelenggara yang teguh menjaga netralitas.

”Kita juga tahu dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak seluruhnya berjalan dengan baik. Karena itu, menurut saya, literasi politik dan demokrasi akan kurang sempurna apabila tidak berbasis pada catatan peristiwa pemilu,” tambahnya

Alumni Pondok Pesantren Tebuireng ini mendorong adanya literasi demokrasi di Jawa Timur.

”Tugas kita adalah memastikan bahwa catatan-catatan itu tidak berhenti di lemari arsip, tetapi hidup kembali sebagai bahan pembelajaran, penelitian, dan inspirasi bagi generasi muda. Terutama bagi mereka yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet pengawasan dan perjuangan demokrasi,” pungkasnya