Modernisasi Birokrasi Bawaslu Kota Mojokerto akan Berikan Transparansi bagi Masyarakat

Bawaslu Kota Mojokerto terus berbenah melalui modernisasi birokrasi guna memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ketua Bawaslu Mojokerto, Dian Pratmawati menceritakan bahwa gagasan awal dari birokrasi modernisasi lembaga yang dipimpinnya adalah mewujudkan transparansi setiap laporan dugaan pelanggaran dan sengketa Pemilu dan Pemilihan.

Hal ini ia ungkapkan saat menjadi narasumber peer learning Penguatan Kelembagaan Bawaslu Jatim, pada 15 September 2025.

”Jadi kalau ada laporan dari masyarakat, kami bisa tahu sampai di mana laporan itu posisinya berada sehingga ada kepastian bagi pelapor. Jadi ada tranparansi ketika penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa,” ungkapnya

Dari ide sederhana berlanjut kepada modernisasi lain. Kini di Bawaslu Mojokerto juga mengembangkan digitalisasi arsip, sistem satu pintu, kemudian analisis jabatan dan beban kerja staf.

“Analisis kami sampai sejauh mana kelembaban gedung, berapa lama pegawai di depan laptop, apakah berdampak pada mata minus, berapa lama duduk yang akan berdampak pada kemungkinan ambiyen, dan lain-lainnya,” ungkapnya

Pada sisi yang berbeda, Anggota Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini yang melakukan pendampingan mengaku memang tertarik untuk fokus dalam modernisasi birokrasi di Kota Mojokerto.

”Ketika awal pleno untuk menemukan pendamping 8 bidang, saya memang tertarik untuk melakukan pendampingan modernisasi birokrasi di Kota Mojokerto . Sejak pertemuan di Kediri pada awal Agustus 2025 kami melakukan pendampingan yang intens ke Kota Mojokerto dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi,” tambahnya

Menurut Ely, arsip elektronik yang dikembangkan oleh Bawaslu Mojokerto akan melengkapi dan mendukung Srikandi yang sudah diterapkan.

”E-ARSIP diharapkan menjadi solusi untuk menghimpun arsip aktif, inaktif, hingga permanen. Kemudian aplikasi PPPS dikembangkan sebagai jawaban atas kebutuhan transparansi publik, di mana pemohon atau pelapor dapat memantau langsung perkembangan penanganan sengketa maupun pelanggaran,” ungkapnya

Hingga berita ini ditulis, keberadaan dari modernisasi birokrasi di telah dirasakan manfaatnya. Salah satunya oleh pegawai Bawaslu Kota Mojokerto, Yati Susanto.

”Selama ini penyimpanan arsip itu berceceran dan disimpan dilemari yang kecil. Jadi kalau semuanya sudah digital seperti ini akan memudahkan untuk mengelola arsip. Kemudian untuk beban kerja juga mulai merata antara satu pegawai dengan lainnya,” pungkasnya