Lewat P2P, Lesmana Ajak Masyarakat Lumajang Awasi Pemilu 2029

Bawaslu Kabupaten Lumajang menggelar Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) bertajuk "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat" secara daring pada Rabu (29/7/2026). Kegiatan ini diikuti oleh organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, Ormas, kelompok penyandang disabilitas, sekolah perempuan, komunitas literasi, hingga pondok pesantren di Kabupaten Lumajang.

Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang, Syarifudin, menyampaikan bahwa pendidikan pengawasan perlu dilakukan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.

"Pemilu bukan hanya milik penyelenggara maupun peserta pemilu, tetapi milik seluruh masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan ini diharapkan dapat disebarluaskan kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar," ujarnya.

Mewakili Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kepala Bagian Pengawasan, Lesmana, menegaskan bahwa pengawasan pemilu membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Keterbatasan sumber daya pengawas pemilu menjadikan partisipasi publik sebagai salah satu kunci dalam menjaga kualitas demokrasi.

"Pemilu bukan sekadar mencoblos surat suara. Pemilu merupakan proses memberikan mandat dan kepercayaan kepada pemimpin yang akan menentukan arah kebijakan lima tahun ke depan," ungkap
Lesmana.

Dalam kesempatan tersebut, Lesmana menyoroti pentingnya membangun kesadaran masyarakat bahwa hak pilih memiliki nilai yang sangat besar bagi kehidupan demokrasi. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menggadaikan hak pilihnya dengan imbalan sesaat, karena setiap pilihan politik akan berdampak pada kebijakan publik yang dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Selain memahami pentingnya pemilu, peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif juga didorong untuk meningkatkan literasi kepemiluan, mulai dari memahami hak dan kewajiban pemilih, mengenali berbagai bentuk pelanggaran pemilu, hingga mengetahui tata cara pelaporan dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu. Termasuk juga pemanfaatan media sosial sebagai sarana pendidikan demokrasi. 
Lesmana berharap masyarakat semakin memahami bahwa menjaga demokrasi bukanlah pekerjaan yang dilakukan hanya pada masa tahapan pemilu.

“Demokrasi yang bermartabat lahir dari partisipasi warga negara yang sadar akan nilai hak pilihnya, memiliki pengetahuan kepemiluan yang memadai, serta berkomitmen mengawal integritas pemilu secara bersama-sama,” pungkasnya