Kolaborasi Bawaslu Jatim dan Jateng, DHS ke-10 Bahas Administrasi Hasil Pengawasan Tungsura

Diskusi Hukum Selasa (DHS) pada 11 November 2025 berbeda dari biasanya. Pesertanya tidak hanya dari 38 Kabupaten/Kota di Jatim saja, tetapi juga diikuti 35 Kabupaten/Kota dari Jateng. Tema yang dibahas sharing season administrasi hasil pengawasan dan penghitungan suara Pemilu dan Pilkada.

Anggota Bawaslu Jatim, Dewita Hayu Shinta mengungkapkan bahwa kolaborasi ini untuk saling belajar dari pengalaman.

”Pengalaman dari Bawaslu Jateng ini akan menjadi pembelajaran berharga bagi pengawas pemilu di Jawa Timur. Kami juga terbuka bila dari Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ingin bertanya tentang pengalaman di Jawa Timur saat pemungutan dan penghitungan suara,” ungkapnya

Alumni Universitas Brawijaya ini menuturkan bahwa pengadministrasian hasil pengawasan memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai indikator kinerja dan kualitas pengawasan Bawaslu. Menurutnya masyarakat menilai hasil kerja pengawas bukan dari status, masa kerja, atau jumlah pelatihan yang diikuti, melainkan dari seberapa baik hasil pengawasan di TPS terdokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, administrasi hasil pengawasan berperan penting untuk merekam dinamika dan kejadian nyata di TPS, seperti potensi pelanggaran, dugaan manipulasi suara, hingga peristiwa khusus yang sering tidak tercatat dalam dokumen resmi KPU.

”Dengan dokumentasi yang baik, pengawas dapat menghadirkan gambaran utuh tentang situasi di lapangan.” tambahnya

Masih menurut perempuan yang akrab dipanggil Sisin ini, bahwa fungsi yang ketiga, hasil pengawasan yang terdokumentasi dengan baik menjadi acuan penting dalam tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu.

”Hal ini akan membantu memastikan transparansi serta menjadi dasar dalam penyelesaian perbedaan data antar pihak,” ujarnya

Yang keempat, pengadministrasian ini memiliki peran strategis dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

”Laporan pengawasan yang dilengkapi bukti foto atau video sering kali dijadikan alat bukti yang kuat untuk mendukung keadilan pemilu. Pengalaman Bawaslu Jawa Timur dalam kasus di Bangkalan, MK meminta video TPS dalam proses pembuktian,” tambahnya

Yang kelima menurut Koordinator Divisi Hukum dan dan Diklat Bawaslu Jatim ini bahwa pengadministrasian hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi dari implementasi regulasi sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan regulasi pemilu ke depan.

Sisin berharap bahwa lewat DHS akan ada ruang saling belajar untuk perbaikan pengadministrasian hasil pengawasan.

”Diskusi Hukum Selasa ini diharapkan dapat menjadi ruang refleksi dan pembelajaran bersama bagi seluruh jajaran Bawaslu di Jawa Timur dan Jawa Tengah,” pungkasnya

Sebagai narasumber dari DHS seri ke-10, antara lain Tenaga Ahli Bawaslu RI, Iji Jaelani dan Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Jawa Tengah, Diana Ariyanti.