Cerita Orang Pulau Mengawasi Pilkada di Sumenep

48 pulau berpenghuni dari 127 pulau di Sumenep akan mengikuti pemungutan suara, 09 Desember 2020. Cerita demokrasi di pulau adalah tentang laut, jarak, dan akses internet. Bagaimana pengawas pilkada berjuang menjaga kualitas demokrasi? Berikut reportasenya.

Jangan anda membayangkan bahwa pembangunan kepulauan sama dengan daratan. Tak ada tol panjang yang memudahkan perjalanan ataupun pesawat yang memangkas jarak. Pengawas pilkada harus melewati laut menembus ombak, sabar membaca cuara dan membawa setumpuk idealisme.

Sapeken adalah salah satu kecamatan di Kepulauan Sumenep. Jaraknya 214 km. Lebih jauh dari jarak Surabaya ke Situbondo yang hanya 212 km. Di kecamatan ini saja terdiri dari 11 desa yang tersebar di 17 pulau. Rata-rata untuk sampai ke kota kecamatan Sapeken harus lewat laut sekitar 90 menit. Bahkan dari Pulau Sekala untuk sampai ke Ibu kota kecamatan harus menempuh jarak 7 jam perjalanan laut.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kecamatan Sapeken, Nasir Hamdi menjelaskan bahwa letak geografis juga menyulitkan kerja pengawasan yang dilakukan.

“Kecamatan Sapeken terdapat 11 desa. Satu pulau ada yang dua desa. Sementara 10 desa lainnya tersebar di 17 pulau kecil,” jelasnya, kamis lalu (26/11)

Ia merinci bahwa 10 desa itu antara lain Pulau Paleat, Pulau Pagerungan Besar, Pulau Sakala, Pulau Saur Saibus, Pulau Sabuntan, Pulau Saiel, Pulau Sadulang, Pulau Pagerungan Kecil dan Pulau Tanjung Kiaok.

“Dari 10 desa tersebut juga tersebar 7 dusun pulau tersendiri. Jadi antar dusun kalau mau ke desa ya harus lewat laut,” tambahnya.

Kisah Pengawas Desa Sekala, Fauzan dengan Segala Perjuangannya

Di peta, pulau Sakala berada di ujung timur Sumenep. Posisinya dekat dengan Sulawesi. Jarak tempuh dari Pulau Kalianget Sumenep ke Pulau Sakala berjarak +165 mil laut. Pengawas Desa Sekala, Fauzan harus menempuh jarak 7 jam perjalanan laut menggunakan perahu kecil untuk sampai ke ibu kota kecamatan Sapeken.

Fauzan memiliki motivasi menjadi bagian Bawaslu untuk menjaga kualitas demokrasi.

”Saya ingin menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu Sumenep melalui Panwaslu Desa Sakala dan siap mengabdikan diri melakukan pengawasan demi menegakkan keadilan pilkada. Meski saya tahu perjuangan itu tidaklah mudah,” jelas Fauzan.

Pria berusia 32 tahun ini sudah 6 kali mengabdi sebagai Pangawas Desa. Ia bercerita bahwa untuk tiba di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sapeken harus melewati Desa Pagerungan Besar. Sekali perjalanan ia harus mengeluarkan uang 50 ribu untuk transportasi saja.

“Untuk sebuah pengabdian, berapapun biaya yang harus dikeluarkan akan saya relakan itu,” jawab nya.

Saat Bawaslu mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) diletakkan di Kecamatan Kangayan, Fauzan memerlukan waktu 4 Hari untuk mengikuti acara tersebut. Jarak yang jauh dan harus memperhatian cuaca adalah faktor penentu perjalanan orang-orang pulau.

Tantangan geografis yang tidak mudah tetap membuat komitmennya satangguh karang dan sekuat ombak yang menerjang.

“Saya akan mengawal dengan sungguh-sungguh setiap tahapan dan menjaga amanah sesuai dengan undang-undang,” ucapnya dengan penuh semangat.

Kirim Laporan Pengawasan dengan Naik Mercusuar

Bila pilkada 2020 di tengah pandemi penyelenggara di kota-kota besar sudah menikmati setiap acara dengan daring, tidak halnya dengan orang-orang pulau. Alih-alih menggunakan aplikasi dalam jaringan, untuk mendapatkan sinyal mengirim laporan via email saja, Fauzan harus menembuh jarak 25 kilometer untuk mencari mercusuar.

“Ketika mau setor laporan pengawasan, saya pergi ke mercusuar yang jaraknya lumayan jauh, butuh 25-30 menit perjalanan kesana,” katanya.

Orang-orang pulau memang memiliki ceritanya sendiri yang unik, penuh tantangan dan kewarasan dalam menjaga nilai. Pengawas Desa sebagaimana Fauzan ada ratusan di Jawa Timur. Mereka merayakan demokrasi dengan cinta dengan segala dinamikanya.