Bawaslu Jatim Temukan 33 Warga Binaan Lapas Tuban Belum Masuk Daftar Pemilih

Pemilih di lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah kelompok rentan yang harus dijamin hak pilihnya. Jum’at lalu (21/11) bersama dengan jajaran Bawaslu di Tuban, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Jatim, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jatim, Ikatan Alumni Umaha Sidoarjo, tim dari Bawaslu Jatim melakukan monitoring ke lapas di Kabupaten Tuban.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi menjelaskan setelah dilakukan monitoring ke lapas pihaknya menemukan 33 warga binaan belum masuk daftar pemilih tetap (DPT). Rinciannya sebanyak 17 di lapas dan 16 di Polres.

“Kami melibatkan pemantau pemilu JPPR Jatim, GMNI Jatim, IKA Umaha dan jajaran kami menemukan 33 warga binaan lapas di Tuban belum masuk DPT,” terang Aang

Selain 33 warga yang belum masuk DPT, Aang juga menerangkan bahwa timnya juga menemukan 33 pemilih lainnya masih tercatat di DPT asal dan terdapat 5 warga binaan lapas belum mempunyai identitas diri.

“Kami harap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban segara koordinasi dengan Dispendukcapil guna mendapatkan informasi detail pemilih, baik mekanisme pencarian berbasis NIK, nama dan/atau nama ibu kandung maupun dengan pencarian berbasis biometrik sidik jari,” terangnya.

Pada sisi lain, Kepala Lapas Tuban, Siswarno menerangkan bahwa pada awalnya terdapat 1 TPS di Lapas dengan jumlah 188 pemilih.

“Setelah dilakukan penelitian, 1 pemilih data elemen pemilihnya invalid, kemudian yang 5 Pemilih sudah bebas, sehingga total pemilih di lapas 182 pemilih,” terangnya

Lebih lanjut, Siswarno menjelaskan bahwa lapas netral dalam pilkada.

“Pernah suatu waktu adalah salah satu pasangan calon yang ingin kampanye ke lapas. Kami tolak. Karena KPU sebenarnya sudah sosialisasi kesini untuk pilkada Tuban,” terangnya.

Menurutnya, untuk turut menyukseskan pilkada 2020 dan penentuan pilihan politik, Lapas di Tuban menggelar nonton bareng debat publik bersama warga binaan.