Bawaslu Jatim Dorong Pemilu Inklusif, Rusmi: Pengawasan Pemilu Tanggung Jawab Bersama

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Rusmifahrizal Rustam, menegaskan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas dan mahasiswa. Pernyataan itu disampaikan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa tersebut saat membuka kegiatan Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Kelompok Disabilitas di Kantor Bawaslu Jatim, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan bertema “Mewujudkan Demokrasi Inklusif Melalui Penguatan Pemahaman Pengawasan Pemilu bagi Disabilitas dan Kelompok Rentan” ini diikuti 25 mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Mereka terdiri dari penyandang disabilitas sensorik (netra dan tuli), fisik, dan intelektual, beserta para pendamping.

Rusmifahrizal menyebut setiap pemilih memiliki latar belakang dan kebutuhan yang beragam. Pemilih penyandang disabilitas, katanya, membutuhkan perhatian khusus agar hak politiknya terpenuhi.

“Cita-cita kita bersama adalah mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, melalui kolaborasi dan partisipasi aktif dalam mengawal pemilu yang berkeadaban dan berintegritas,” ujarnya.

Menurutnya, pemilu tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar pergantian kepemimpinan. Pemilu harus berdampak nyata melalui lahirnya pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, dan amanah.

Ia mengingatkan bahwa konstitusi mengamanatkan penyelenggaraan pemilu oleh lembaga yang nasional, tetap, dan mandiri, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP. Meski begitu, pengawasan tetap memerlukan peran masyarakat. Karena itu, ia mengapresiasi kehadiran mahasiswa Unesa dan berharap kegiatan ini menjadi ruang belajar dan bertukar gagasan.

“Pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Dalam sesi materi, Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Jatim, Lesmana, memaparkan bahwa jumlah pemilih disabilitas di Jawa Timur sekitar 161.066 orang atau 0,5 persen dari total pemilih. Ia mengakui masih ada TPS yang belum aksesibel, seperti adanya tangga, lokasi sulit dijangkau, dan pintu masuk sempit.

Sementara itu, Dosen Pusat Unggulan Ilmu Disabilitas Unesa, Acep Ovel Novari Beny, mengajak peserta tidak membatasi diri sebagai pemilih. Menurutnya, penyandang disabilitas juga dapat menjadi pengawas, penyelenggara, hingga peserta pemilu.

Alumni Kader Pengawas Partisipatif Nasional asal Pasuruan, Deni, turut berbagi pengalaman. Ia menuturkan pernah mengalami tangannya diarahkan petugas ke pilihan yang bukan pilihannya saat Pemilu 2014. “Keadilan bukan berarti perlakuan yang sama, tetapi kesempatan dan akses sesuai kebutuhan,” katanya.

Kegiatan ditutup dengan diskusi yang menghasilkan sejumlah catatan, antara lain pentingnya pelatihan petugas pemilu dalam melayani pemilih disabilitas dan pencatatan kebutuhan aksesibilitas saat pendataan pemilih.