Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Jatim Simulasikan Penyelesaian Sengketa Proses Pendaftaran Partai Politik Pemilu 2029

Rebboan

Anggota Bawaslu Jatim, Rusmifahrizal Rustam saat memberikan sambutan dalam Reboan Sharing Session Volume 2, pada Rabu, 18 November 2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kapasitas jajaran sekretariat dalam menghadapi potensi sengketa proses Pemilu 2029 dengan Reboan Sharing Session Volume 2, pada Rabu, 18 November 2026. Salah satu yang diulas pada seri terakhir adalah simulasi penyelesaian sengketa proses pada tahapan pendaftaran partai politik.

Dalam kesempatan itu, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Rusmifahrizal Rustam, menekankan pentingnya ketelitian dalam memastikan persyaratan faktual partai politik, khususnya terkait jumlah keanggotaan dan keberadaan kantor kepengurusan partai.

Menurutnya, terdapat dua aspek penting yang perlu dipastikan secara langsung di lapangan. Pertama, pemenuhan jumlah keanggotaan partai politik sesuai ketentuan. Kedua, keberadaan kantor kepengurusan partai politik sebagai salah satu persyaratan yang harus dipastikan secara faktual.

“Hal yang perlu kita pastikan secara fisik adalah jumlah keanggotaan minimal 1000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota, serta keberadaan kantor kepengurusan partai politik. Dua hal ini harus benar-benar dicermati karena berkaitan dengan pemenuhan persyaratan partai politik,” tegas Rusmifahrizal.

Ia juga mengingatkan agar jajaran Bawaslu memahami batas kewenangan dalam menangani persoalan yang muncul selama tahapan pendaftaran partai politik. Apabila permasalahan yang terjadi hanya berkaitan dengan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), maka penyelesaiannya perlu dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kalau persoalannya hanya ada di Sipol, maka penyelesaiannya dikoordinasikan dengan KPU. Kita perlu melihat terlebih dahulu substansi persoalannya agar langkah penanganan yang diambil sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga,” ujarnya.

Melalui simulasi ini, Rusmi berharap jajaran sekretariat tidak hanya memahami regulasi dan prosedur penyelesaian sengketa, tetapi juga mampu mengidentifikasi persoalan, menyiapkan kebutuhan administrasi, serta memberikan dukungan teknis secara tepat ketika sengketa proses benar-benar terjadi.

“Saat ada permohonan sengketa dari partai politik, Kasubbag PPPS dan staf PS saya harap mampu membantu majelis: menyiapkan timeline mediasi dan ajudikasi setelah rapat pleno, mempersiapkan alat bukti, mengatur jadwal sidang, serta menyusun draf berita acara kesepakatan mediasi dan draf putusan,” pungkasnya

Bitok

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle