Diskusi Hukum Selasa (DHS) kembali dilakukan pada 26 Agustus 2025. Mengangkat tema Kajian Regulasi dan Pelaksanaan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2024: Eksaminasi Putusan Perkara Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 002/LP/ADM.PL/BWS.PROV/16.00/IV/2024.

Bawaslu Jatim kembali menyelenggarakan diskusi hukum selasa (DHS), pada 26 Agustus 2025.

Anggota Bawaslu Puadi menilai keterbukaan informasi publik bukan sekedar kewajiban administratif belaka. Lebih dari itu, dia menganggap keterbukaan informasi publik adalah pondasi utama bagi demokrasi yang sehat.

Sebanyak 13 staf di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengikuti Kick Off Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilangsungkan secara daring, pada Kamis, 21 Agustus 2025 di Kantor Bawaslu Jatim.

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mengungkapkan proyeksi penguatan kewenangan Bawaslu dalam Pemilu dan Pemilihan. Menurutnya penguatan yang bisa dilakukan pada ranah regulasi. Tanpa regulasi yang kuat, maka diskusi menjadi tidak bermakna.