Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendapatkan apresiasi dari Bawaslu Republik Indonesia sebagai provinsi dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbanyak yang telah menyelesaikan unggah data Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga mencapai 100 persen.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur kembali menyelenggarakan Nge-RAWON (Ngobrol Bareng Pengelola BMN) sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pada Kamis, 30 Juli 2026

Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI melaksanakan supervisi ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah diselenggarakan, pada Kamis, 30 Juli 2026.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, menegaskan bahwa kualitas Pemilu 2029 tidak bisa dibangun secara instan. Kualitas pemilu, menurutnya, hanya dapat terwujud melalui pendidikan politik dan demokrasi yang dilakukan secara berkelanjutan sejak saat ini.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memegang peran sentral dalam mengawal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu 2025–2029.