Implementasi Akuntabilitas Keuangan, Yusuf Minta Pengawas Pemilu se-Jatim Perhatikan Catatan Auditor

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Yusuf, meminta seluruh jajaran pengawas pemilu di kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk serius memperhatikan catatan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait implementasi akuntabilitas keuangan.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan rapat koordinasi replikasi praktik penguatan kelembagaan akuntabilitas keuangan berbasis regulasi dan kepastian hukum digelar Bawaslu Jatim, di Kediri pada 21-22 Desember 2025.

Yusuf menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun Bawaslu Jatim telah melaksanakan berbagai kegiatan berbasis keuangan, sehingga penting untuk menganalisa permasalahan keuangan yang kerap muncul. Terutama temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat audit.

“Persoalan-persoalan yang menjadi catatan BPK perlu kita selesaikan bersama sebagai bagian dari upaya menuju akuntabilitas keuangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, prinsip akuntabilitas keuangan di Bawaslu telah diatur melalui mekanisme audit internal, mulai dari Bawaslu Provinsi hingga ke Bawaslu kabupaten/kota. Audit ini dilakukan secara rutin, terutama pada saat terdapat anggaran yang dikelola.

Lebih jauh ia menambahkan bahwa penguatan keuangan di tingkat kabupaten/kota menjadi hal yang sangat penting.

“Ada daerah yang tim keuangannya sudah cukup kuat, seperti di Kota Madiun, namun masih ada pula yang perlu pendampingan dan penguatan lebih lanjut,” tambahnya

Ia juga mengingatkan terkait pengelolaan pagu anggaran. Yusuf meminta agar Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum menjadi satuan kerja, memperhatikan batas waktu pelaporan keuangan hingga tanggal 24 Desember 2025.

“Jika terdapat kelebihan pembayaran, maka harus segera dikembalikan, dan apabila terjadi kekurangan, perlu segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya

Melalui kegiatan ini, Yusuf berharap seluruh jajaran Bawaslu di Jawa Timur dapat semakin memahami dan menerapkan prinsip akuntabilitas keuangan secara konsisten, sehingga pengelolaan anggaran Bawaslu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

^{PAPARAN: Kepala Sekretariat Bawaslu Jatim, Yusuf (baju hitam) saat memberikan paparan tentang replikasi akuntalitas keuangan, di Kediri pada 21 Desember 2025}