Bawaslu Jatim Raih Dua Penghargaan dari KPPN, Konsisten Wujudkan Akuntabilitas Keuangan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Pada kegiatan pemberian apresiasi kepada satuan kerja mitra yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I, Bawaslu Jatim berhasil meraih Peringkat I sebagai Satuan Kerja Terbaik dalam Implementasi Cash Management System (CMS) dan Peringkat III sebagai Satuan Kerja Terbaik dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA),  Selasa, 21 Juli 2026 di Surabaya.

Kepala Bagian Administrasi yang mewakili Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam menerima penghargaan, Lambok Wesly Simangunsong menyampaikan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pengelola keuangan, pejabat perbendaharaan, serta seluruh unit kerja yang senantiasa menjaga kualitas pengelolaan APBN sesuai ketentuan yang berlaku.

"Penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen dan kolaborasi seluruh jajaran Bawaslu Jawa Timur. Pengelolaan keuangan yang baik bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan setiap program dan kegiatan organisasi dapat berjalan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu," ungkapnya

Sebagai lembaga yang memiliki mandat mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, Bawaslu dituntut tidak hanya menjaga integritas proses demokrasi, tetapi juga memastikan setiap anggaran negara yang dipercayakan dikelola secara bertanggung jawab.

Capaian IKPA terbaik tersebut sekaligus mencerminkan keberhasilan organisasi dalam mengelola pelaksanaan anggaran secara berkualitas, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

Selain itu, keberhasilan meraih Peringkat I Implementasi Cash Management System (CMS) menunjukkan konsistensi Bawaslu Jawa Timur dalam memanfaatkan layanan transaksi keuangan berbasis digital secara optimal.

Ke depan, Bawaslu Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran sekaligus memperkuat kinerja pengawasan pemilu.