Surabaya – Untuk menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024, Bawaslu Provini Jawa Timur tengah menyiapkan seluruh data hasil pengawasan yang diperoleh selama masa tahapan pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Diklat, Dewita Hayu Shinta usai menggelar rapat Bawaslu Jawa Timur yang dihadiri oleh seluruh tim fasilitasi (Timfas) tahapan untuk konsolidasi data, Jumat (21/03/2024).

Kordiv yang akrab disapa Sisin ini menerangkakan, seluruh hasil pengawasan yang dilakukan oleh Timfas mulai dari Verifikasi Partai Politik, pencalonan DPD, pencalonan DPRD, Pemutakhiran Data Pemilih (Mutarlih), Kampanye, Logistik, Daerah Pemilihan (Dapil), penghitungan surat suara (Tungsura), hingga rekap hasil perolehan suara pemilu 2024 dikumpulkan.

“Tidak hanya di Bawaslu Jatim, Bawaslu Kabupaten/Kota juga melakukan hal sama untuk mengonsolidasikan data pengawasan mereka masing-masing. Data ini kemudian kita tarik ke Provinsi juga”, jelasnya.

Selain konsolidasi data, Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Jatim juga melaksanakan petunjuk teknis (juknis) nomor 1 tahun 2024 yang diterbitkan oleh Bawaslu RI. Pertama terkait penyusunan bahan awal, rencananya hari ini, Sabtu (22/03/2024) hingga Minggu besok, bahan awal yang berawal dari data-data yang telah dikonsolidasikan ini akan dikumpulkan ke Bawaslu RI.

“Kami juga telah membentuk tim penyusun keterangan tertulis PHPU 2024 untuk menghadapi permohonan pemohon perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Permohonan tersebut paling lambat akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 Maret 2024 besok. Kemudian Mahkamah Konstitusi akan menyerahkan permohonan tersebut kepada Bawaslu RI pada tanggal 25 Maret 2024 nanti. Setelah itu kami akan segera pelajari untuk kemudian menyiapakan keterangan tertulis berdasarkan permohonan pemohon yang berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu di Provinsi Jawa Timur”, terang perempuan kelahiran Sumenep ini.

Ia menambahkan, untuk sekarang timnya fokus pada permohonan pemohon dari peserta pemilu yang ingin membatalkan hasil keputusan KPU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP). Meskipun PHPU PPWP merupakan kewenangan Bawalsu RI, disini Bawaslu Jatim sifatnya sebagai supporting data dan membuat keterangan tertulis berdasarkan permasalahan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Skip to content
Warning: Missing arginfo for clos_ssa_test() in Unknown on line 0