Bawaslu Jatim melakukan asistensi penyusunan anggaran hibah Pilkada 2024 bagi 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada Rabu-Jumat (27-29/03/2024) di Kota Malang. Dalam kesempatan itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Rusmifahrizal Rustam menyampaikan lima poin penting.
”Pertama, Bawaslu Kabupaten/Kota agar berhati-hati dalam menggunakan dana hibah. Banyak temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum (APH) itu karena dana hibah. Maka harus hati-hati betul dalam mengelolanya,” ungkapnya
Wakil Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) ini juga meminta pengawas pemilu se-Jawa Timur agar berkoordinasi inten dengan pemerintah daerah.
”Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang dana hibahnya belum cair 100 persen agar berkoordinasi inten dengan pemerintah daerah. Pengalaman kami di provinsi, bahwa anggaran Pilkada 2024 bisa cair 100 persen setelah penandatanganan hibah. Bagi saya, sepanjang tidak ada larangan secara hukum untuk mencairkan 100 persen, maka tentu bisa segera dicairkan,” jelasnya.
Rusmi juga meminta surat pertanggung jawaban (SPJ) hibah dilakukan secara tertib.
”Karena secara nominal, kita se-Jawa Timur paling banyak nominalnya. Saya harap SPJ hibah itu ditata secara tertib,” tambanya
Penyuka Sop Konro tersebut meminta pengawas pemilu bekerja profesional.
”Komisioner jangan campuri urusan keuangan. Itu dikelola oleh sekretariat,” imbuhnya
Masih menurut Rusmi ia menekankan pengawas pemilu agar sering berkoordinasi inten dengan stakeholder lainnya.
”Baik itu di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), Bakesbangpol dan Satpol PP. Pilkada ini akan lebih sensitif. Karena terjadi konstestasi di tingkat lokal. Makanya koordinasi dengan seluruh stakeholder ini penting untuk dilakukan,” pungkasnya.