Pengawas pemilu dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya juga berpotensi untuk tersandung dengan persoalan hukum. Koordinator Tenaga Ahli Bawaslu RI, Bahtiar Baetal pertegas bahwa pihaknya akan memberikan layanan hukum bagi pengawas pemilu yang berhadap dengan masalah hukum.

Hal ini ia sampaikan saat Sosialisasi dan Simulasi Layanan Advokasi Hukum pada 19-20 Desember 2023 di Malang.

“Kalau ada pengawas pemilu yang tersandung masalah hukum atas pekerjaannya, maka kami pasti akan berikan layanan hukum,” ungkapnya

Dalam sesi tanya jawab saat itu, salah satu peserta mengaku sedang dilapokan ke DKPP. Bakhtiar langsung memberikan atensi dan perhatian khusus.

“Ibu dilaporkan karena apa, siapa pelapornya, nanti kami bantu dan berikan layanan hukum sebaik mungkin,” jelasnya

Menurut Bakhtiar, bahwa pengawas pemilu dapat diberikan layanan advokasi hukum saat menjalankan tugasnya.

“Advokasi dalam ligitasi dan non ligitasi. Saat sebelum, proses dan putusan peradilan. Bahkan dalam konteks non ligitasi. Seperti sengketa informasi publik, layanan konsultasi hukum dan lain-lainnya,” pungkasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Skip to content
Warning: Missing arginfo for clos_ssa_test() in Unknown on line 0