Pemilu bukan hanya domain penyelenggara dan peserta. Tetapi seluruh warga Indonesia. Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu, Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sebagai cara agar masyarakat sipil, dan Non Goverment Organization (NGO) bisa satu frekuensi yang sama dalam pengawasan pemilu. Hal ini ia sampaikan di acara Trainer of Training (ToT) di Jakarta (4/06)
“Kita sedang mengajak semua orang untuk mendendangkan lagu yang sama pada situasi yang berbeda. Frekuensi dan iramanya harus sama. Lagunya adalah mewujudkan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia. Lewat SKPP ini kita menggerakan warga sipil dan warga bangsa untuk satu frekuensi,” jelasnya.
Pria kelahiran Sidoarjo ini menjelaskan bahwa SKPP bagian dari program Pusat Pengawasan Partisipatif.
“Ibaratnya Pusat Pengawasan Partisipatif itu kampusnya. Nah fakultasnya ini SKPP. Nah, SKPP ini juga menjadi program prioritas nasional pemerintah,” tambahnya.
Alumni Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengungkapkan SKPP akan diselenggarakan di 100 titik dalam jangka 3 bulan.
“Ada ribuan orang yang mendaftar di setiap provinsi saya lihat update nya. Ini harus diseleksi. Pointnya adalah SKPP jadi aktivitas konsolidatif yang menghidupkan ideologi pengawasan partisipatif ke khalayak,” tambahnya.
Masih menurut Afif, untuk menyukseskan SKPP tersebut butuh peran banyak pihak.
“Kolaborasi Bawaslu dengan LSM adalah keharusan yang gak bisa ditawar untuk bersama-sama melakukan hal-hal positif, pendidikan pemilih, yang di Bawaslu salah satunya dirangkai dalam program SKPP,” jelasnya.
Sebagai informasi tambahan, Training of Trainer diselenggarakan di Jakara sejak 4-6 Juni. Dilaksanakan secara hybrid. Yakni offline dan online.