Membumikan nilai pengawasan memang harus terstruktur, sistematis dan massif. Bawaslu Kota Malang merancang program Kelas Pengawasan Pemilu (KPP) bagi mahasiswa selama satu semester dengan melibatkan para pengajar dan Anggota Bawaslu Jatim, Aang Kunafi, Senin (31/05) via daring.

Ketua Bawaslu Kota Malang, Alim Musthofa menuturkan KPP dirancang sebagai program edukasi dengan sasaran mahasiswa perguruan tinggi di Malang

“Tujuan dari program ini adalah sebagai media pembelajaran kepada publik mengenai pemilu, pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu,” tambahnya.

Lebih dalam, Alim berharap KPP akan meningkatkan pengawasan partisipatif.

“Mengajak masyarakat melek pengawasan pemilu serta bagaimana mereka berpartisipasi secara sukarela,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Anggota Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi berharap bahwa rancangan KPP mengulas problem hukum pemilu. Mengingat peserta yang ikut KPP berasal dari fakultas hukum.

“Karena peserta dari KPP ini adalah mahasiswa fakultas hukum alangkah baiknya jika materi lebih menonjolkan problem hukum terkait penangganan pelanggaran, sengketa pemilu, penyandingan putusan Mahkamah Agung dan putusan Bawaslu terkait sengketa di beberapa daerah,” jelasnya.

Sebagai informasi, KPP dilaksanakan sebagai implementasi dari Kerjasama dengan Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama). Selama satu semester atau 16 kali pertemuan akan dilangsungkan kelas di Kantor Bawaslu Kota Malang. Direncanakan akan berlangsung dari Juni-Juli 2021.alang Rancang Kelas Pengawasan Pemilu Satu Semester bagi Mahasiswa

Membumikan nilai pengawasan memang harus terstruktur, sistematis dan massif. Bawaslu Kota Malang merancang program Kelas Pengawasan Pemilu (KPP) bagi mahasiswa selama satu semester dengan melibatkan para pengajar dan Anggota Bawaslu Jatim, Aang Kunafi, Senin (31/05) via daring.

Ketua Bawaslu Kota Malang, Alim Musthofa menuturkan KPP dirancang sebagai program edukasi dengan sasaran mahasiswa perguruan tinggi di Malang

“Tujuan dari program ini adalah sebagai media pembelajaran kepada publik mengenai pemilu, pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu,” tambahnya.

Lebih dalam, Alim berharap KPP akan meningkatkan pengawasan partisipatif.

“Mengajak masyarakat melek pengawasan pemilu serta bagaimana mereka berpartisipasi secara sukarela,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Anggota Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi berharap bahwa rancangan KPP mengulas problem hukum pemilu. Mengingat peserta yang ikut KPP berasal dari fakultas hukum.

“Karena peserta dari KPP ini adalah mahasiswa fakultas hukum alangkah baiknya jika materi
lebih menonjolkan problem hukum terkait penangganan pelanggaran, sengketa pemilu, penyandingan putusan Mahkamah Agung dan putusan Bawaslu terkait sengketa di beberapa daerah,” jelasnya.

Sebagai informasi, KPP dilaksanakan sebagai implementasi dari Kerjasama dengan Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama). Selama satu semester atau 16 kali pertemuan akan dilangsungkan kelas di Kantor Bawaslu Kota Malang. Direncanakan akan berlangsung dari Juni-Juli 2021.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Skip to content
Warning: Missing arginfo for clos_ssa_test() in Unknown on line 0