Oleh : Nur Elya Anggraini
Anggota Bawaslu Jawa Timur

Dinamika politik lokal kembali menghangat setelah tahapan pilkada dilanjutkan. Target peserta yang berkontestasi adalah kemenangan dan terpilih sebagai kepala daerah. Untuk menang, strategi dan taktik dilakukan.

Bagi Bawaslu, kemenangan pilkada adalah ketika tahapan berlangsung secara berkualitas dengan hasil berintegritas dan berkeadilan. Kemenangan dalam pilkada adalah saat rakyat berdaulat penuh sebagai pemilih. Memiliki hak pilih dan dapat menggunakannya dengan rasional.

Tantangan yang dihadapi dari satu pilkada ke pilkada setelah era reformasi adalah menguatnya sejumlah masalah yang selalu terulang dan menjadi tradisi baru dalam dinamika politik elektoral. Yakni politik uang, hoax dan politisasi suku agama, ras dan antar golongan (SARA).

Burhanuddin Muhtadi menganalisa, salah satu musabbab terjadinya politik uang adalah karena lemahnya loyalitas pemilih dan party id. Kian sedikit pemilih yang mengidentifikasi dirinya dengan salah satu partai tertentu. Kedekatan pemilih lebih pada jaringan personal dengan calon. Maka ketokohan calon serta atribusi lainnya memiliki penentu kemenangan, walaupun bukan kader dari partai politik tertentu.

Kita mulai melihat pada pilkada 2020, gelagat sejumlah partai politik yang sepertinya tidak merekomendasikan kader ideologisnya untuk maju berkontestasi. Ada beberapa partai yang mencalonkan orang baru yang diduga memiliki modal kuat, baik itu modal social dalam jaringan maupun modal kapital.

Diskusi daring Bawaslu Jatim dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 08 Juli 2020 menunjukkan ada korelasi antara operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dengan biaya pilkada. Menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron tingginya biaya pilkada yang mencapai antara 20 sampai 25 miliar rupiah berkontribusi terjadinya perilaku koruptif.

Tampaknya pola ini akan kembali terjadi dalam pilkada 2020. Politik uang akan kembali digunakan untuk kepentingan kemenangan pilkada. Pada sisi ini, Bawaslu terus berusaha mencegah dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya agar tidak ada politik uang dalam segala tahapan pilkadayang akan dihelat 9 Desember 2020 nanti.

Selain politik uang, tantangan lainnya adalah hoax yang diperkirakan akan kembali marak. Sebarannya adalah 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Medium penyebarannya melalui media sosial. Hoax disebarkan secara massif dan sistematis yang potensial mengancam akal sehat.

Pada ruang diskusi daring yang lain, Bawaslu Jatim pernah menghadirkan narasumber dari Facebook pada tanggal 21 Juli 2020. Perwakilan Facebook Indonesia, Noudhy Valdryno, kala itu menyebutkan ada 1 miliar konten yang setiap hari beredar di media social Facebook Group (Facebook, Instagram, WhatsApp dan Messenger). Melimpahnya konten media social tersebut beriringan dengan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mencerna setiap konten yang ada.  

Dengan logika ini kita bisa menilai banjirnya konten saja sudah membuat masyarakat bingung. Apalagi misalnya dari sejumlah konten tersebut terdapat pelintiran informasi, framing dan bahkan hoax yang secara sengaja disebarkan, akan membuat kebingungan itu bertambah di tengah pemilih pilkada.

Apalagi kita tahu, bahwa pemilih kita sebagian dari mereka baru akrab dengan gawai. Tidak ada data pembanding dalam mencerna informasi. Apa yang ada di media sosial dianggap sebagai suatu kebenaran, walaupun itu informasi yang menipu dan menyesatkan.

Belum lagi kita dihadapkan dengan kemungkinan politisasi SARA. Dalam setiap momentum pilkada, rajutan kebhinekaan selalu terancam dari riak-riak untuk membenturkan perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan.

Pengalaman Pilkada di Jakarta 2017 membuat masyarakat terbelah. Pemilihan Gubernur sampai berdampak pada urusan agama. Kita miris menyaksikan ada jenazah yang tidak dishalati hanya karena perbedaan politik. Tentu saja, kita tidak ingin hal itu terjadi dalam pilkada 2020. Bawaslu sendiri meletakkan potensi politisasi SARA sebagai kerawanan yang perlu dicegah bersama.

Politik uang, hoax, dan politisasi SARA menjadi penyakit yang akan mengancam denyut nadi pilkada yang sehat. Ibarat penyakit, tiga hal ini rentan melahirkan penyakit baru yang lebih akut. Bagai lingkaran setan, maka jika dari proses telah keliru, akan melahirkan pemerintahan yang korup, masyarakat pragmatis, dan meminjam bahasa Aspinal-demokrasi yang diperjualkanbelikan.

Kemenangan Hakiki

Pilkada 2020 harus dapat melahirkan pemimpin yang meraih kemenangan hakiki. Pemimpin yang tidak menggunakan politik uang, hoax dan politisasi sara. Pilkada 2020 harus dapat menjadi festival gagasan antarpeserta.

Kita meyakini bahwa setiap peserta pilkada memiliki mimpi besar untuk membangun daerahnya masing-masing. Gagasan peserta pilkada inilah yang harus muncul ke permukaan dan memikat hati pemilih. Bukan kembang dan segala pesta poranya, tetapi inti gagasan dan programnya.

Bawaslu sendiri memiliki tips agar bisa menang dalam pilkada. Pertama, kontestan terlibat dalam pendidikan pemilih untuk berpartisipasi. Harus kita akui, bahwa partai politik dan peserta pilkada memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pendidikan politik terhadap pemilih. Bahwa memilih bukan hanya tentang dukungan personal ke salah satu calon saja, tetapi yang juga lebih sublim adalah pemenuhan hak asasi manusia di satu sisi, dan pada sisi yang lain juga bagian dari pengejawantahan kedaulatan rakyat sebagai inti dari demokrasi.

Kedua, memberikan kabar baik dan positif. Di tengah pandemi seperti ini, kontestan yang sering memberikan kabar baik akan dapat menarik pemilih. Situasi pandemi membuat kondisi ekonomi sulit. Survei akhir Juli 2020 dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa 29 juta penduduk Indonesia mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Saat sulit secara ekonomi, pemilih membutuhkan kabar baik dan narasi positif. Bukan malah narasi negatif dan kampanye hitam yang menyerang peserta lain. Pemilih rasional dan swing voter akan menentukan pilihan berdasarkan rasionalitasnya dan kontestan yang saling berlomba-lomba dalam mengabarkan kebaikan akan dipilih oleh rakyat.

Ketiga, sehat sejak dalam kontestasi. Sehat fisik, akal sehat dan proses adalah cara untuk menang dalam pilkada 2020. Pilkada bukanlah perang yang harus membunuh lawan agar kita bisa meraih suara yang lebih besar. Pilkada juga bukanlah pasar untuk transaksi jual beli suara. Proses politik elektoral ini harus dimaknai dengan kegembiraan sebagai regenerasi dan meningkatkan kekebalan tubuh kita dari virus politik uang, hoax dan politisasi sara.   

Demikian tiga tips dari Bawaslu agar menang pilkada. Menang sejak dalam proses akan membantu pemerintahan hasil pilkada 2020 berjalan dengan baik dan bertanggungjawab. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil ketua KPK, Nurul Ghufron, bahwa kalau proses pilkada berjalan dengan bersih, maka tugas KPK sesungguhnya telah selesai. Peserta pilkada tidak lagi dikejar utang untuk mengembalikan modal, tak perlu energi untuk memadamkan sakit hati karena hoax, dan tak memiliki tanggung jawab untuk memulihkan dampak  politisasi SARA. Karena kata seorang teman, kaca yang telah retak tak akan utuh disambung lagi. Mereka yang dilukai karena alasan ras, suku dan agama akan susah menyambungkannya kembali dalam rajutan bhinneka tunggal ika. Harga Indonesia lebih mahal dari mementum pilkada. Mari menjadi pemenang hakiki dalam pilkada 2020.

1 September, 2020

Mantab…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Font Resize