Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pilkada adalah harga mati yang harus ditegakkan. Namun tantangannya cukup berat. Tanggal 23 Juni 2020 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo mengakui jika 70 persen ASN tidak netral dalam pilkada.

Ketua Bawaslu Jawa Timur, Moh Amin menganalisa 6 faktor yang menyebabkan ASN tidak netral. Di antaranya karena tekanan struktural, kekhawatiran mutasi jabatan atau mandeknya karir, tukar jasa, hubungan kekerabatan, kepentingan paragmatis, dan kultur feodal.

“Bisa karena ada tekanan struktural dan muncul kekhawatiran terkena mutasi karena atasannya adalah petahana. Ini berarti reformasi birokrasi belum maksimal,” terang Amin saat mengisi Sosialisasi Netralitas ASN di Kabupaten Blitar, Selasa 25 Agustus 2020.

Pria asal Sumenep ini juga menjelaskan bahwa hubungan kekerabatan dengan calon juga berpotensi dapat membuat ASN tidak netral. Di Samping juga karena kepentingan paragmatis dengan motif untuk mengakses proyek pemerintah. Pun demikian masih adanya kultur feodal dengan mental asal bapak senang (ABS).

Tidak luput dari perhatiannya, Alumni UIN Sunan Ampel Surabaya ini juga menyoroti tentang politik identitas dan polarisasi politik turut memperburuk netralitas ASN.

“Kami menganalisa bahwa hegemoni politik identitas dan polarisasi politik yang membelah membuat ketidaknetralan ASN semakin memburuk,” tambah Amin.

Pada pilkada 2020, tantangannya tambah kompleks. “Politisasi program Covid-19 dan bantuan sosial ini diduga juga melibatkan ASN,” ungkapnya.

Masih menurut Amin, netralitas ASN juga telah beralih ke dunia digital.

“Ruang virtual mulai digunakan untuk mengampanyekan calon kepala daerah oleh ASN. Hal ini membuat kerja pengawasannya juga tambah rumit,” tambah Amin.

Meski tantangan yang dihadapi cukup besar, Namun Amin tetap membangun optimisme dengan mengajak para pihak di Kabupaten Blitar untuk bersama mewujudkan netralitas ASN. Bagi Amin, netralitas ASN dapat diwujudkan dengan mengefektifkan implementasi reformasi birokasi dan terus melakukan kerja sosialisasi serta memperkuat literasi digital ASN.

“Reformasi birokrasi harus kita maksimalkan. Pendidikan pemilih tentang urgensi netralitas ASN harus terus kita sosialisasikan. Penguatan literasi digital harus terus kita lakukan”, terangnya.

Amin juga berharap adanya kemudahan bagi masyarakat untuk turut melapor dengan jaminan keamanan dan perlindungan hukum,

“Kita harus memudahkan masyarakat mengontrol ASN dan memberikan jaminan dan perlindungan hukum saat melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN,” pungkas Amin.

Sebagai informasi, sosialisasi Netralitas ASN ini diikuti dewan pengurus Korpri, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan guru se-Kabupaten Blitar. Partisipasi pada ruang virtual tidak kurang dari 8 ribu peserta yang mengikuti sosialisasi netralitas ASN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Font Resize