Pemilih rasional menjadi salah satu kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berintegritas. Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi pemilih rasional adalah sejauh mana pemilih mendasarkan pilihannya pada fenomena politik uang yang terjadi di daerahnya.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan Direktur Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul pada Rabu (8/7). Ia memaparkan temuan atas survey yang dilakukannya pada bulan April 2020 terhadap Politik Uang, Politik Dinasti dan tantangannya Menuju Pilkada Serentak 2020 pada 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

“Kami menemukan potensi politik uang di seluruh wilayah yang menyelengarakan pemilihan kepala daerah di Jawa Timur. Bahkan hanya 7 dari 19 Kabupaten/Kota yang potensi politik uangnya rendah. Nilainya hanya 0,5. Ada satu Kabupaten yang potensi politik uangnya tinggi dengan nilai 11”, ujarnya.

Realitas di atas sesungguhnya menjadi iklim yang cukup menantang bagi demokrasi di Jawa Timur. “Hal ini karena perlu usaha bersama untuk membuat para peserta pemilihan kepala daerah untuk tidak lagi melakukan politik uang. Sebab setidaknya lebih dari 50%, atau tepatnya 66,5% responden yang tetap memilih berdasarkan hati walaupun menerima uang”, ujar pria yang sering menjadi narasumber berbagai acara kepemiluan ini.

“Informasi ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kami karena bagaimanapun juga kami punya concern terhadap realitas politik uang karena selain menjadi bagian dari indeks kerawanan yang kami terbitkan, politik uang juga menjadi bagian dari ketentuan pidana yang harus ditegakkan bilamana ditemukan”, respon Muh. Ikhwanudin, Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang memangku divisi Penanganan Pelanggaran.

Turut serta dalam pertemuan itu, tampak pula Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Jawa Timur, Purnomo Satrio Pringgodigdo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Font Resize