Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menegaskan bahwa ada korelasi antara operasi tangkap tangan yang biasanya dilakukan oleh KPK dengan pembiayaan dalam Pilkada. Hal ini ia utarakan ketika menjawab pertanyaan dari Anggota Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini saat memimpin jalannya Diskusi Publik bertajuk Kaum Miskin Kota dalam Pusaran Politik Uang yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jatim, Rabu (08/07).

“Ada korelasi antara OTT KPK dengan cost politik dalam Pilkada,” terangnya.

Menurut pria kelahiran Sumenep ini, biaya yang digunakan oleh peserta Pilkada dari mahar politik, cost politik dan politik uang bisa mencapai sampai 20 Miliar. Pembiayaan yang cukup besar ini akan berdampak kepada jalannya pemerintahan.

“Orientasinya adalah mengembalikan modal yang dimiliki. Kalau dihitung dari gaji yang diterima, maka tidak akaun cukup untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan,” tambahnya.

Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini tidak hanya meyoroti sisi dari peserta saja. Tetapi juga penyelenggara dan pemilih. Masih menurut Ghufron, bahwa Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum dan KPK memiliki visi yang sama.

“Kalau Pilkada berjalan dengan jujur dan adil, maka 90 persen pekerjaan KPK selesai,” tambahnya.

Terkait tentang politik uang yang menyasar pemilih, menurutnya tidak hanya karena kemiskinan dan pandemi saja. Tetapi juga berkaitan dengan sistem.

“ Pemilih dewasa perlu dilahirkan dari sistem kita. Ekonomi dan pendidikan yang kuat akan melahirkan pemilih yang dewasa,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Font Resize