Update Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada oleh Bawaslu RI pada selasa (23/06) menempatkan Kabupaten Lamongan sebagai daerah yang rawan tinggi dalam konteks sosial. Dimensi kerawananya terletak pada gangguan keamanan (bencana sosial dan bencana alam), dan kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara.

Tidak hanya itu, Bawaslu Kabupaten Lamongan juga rawan dalam konteks pandemi. Aspek yang diukur adalah anggaran Covid-19, data tentang Covid-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan hambatan pengawasan akibat Covid-19.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Lamongan, M Nadhim mengaku memang ada beberapa daerah di Lamongan yang rawan banjir. Selain itu juga memang pernah terjadi intimidasi terhadap penyelenggara pemilu dan masalah netralitas penyelenggara pemilu.

“Beberapa waktu lalu saat rekrutmen penyelenggara ad hoc, kami memberikan saran masukan terhadap pendaftar yang tidak diloloskan secara administrasi padahal syaratnya cukup, ” tuturnya.

Sebagai respon atas IKP yang diluncurkan oleh Bawaslu RI, Nadhim mengaku akan mendahulukan pencegahan daripada penindakan terhadap pelanggaran.

“ Kami akan memaksimalkan pengawas ad hoc dalam pencegahan saat melakukan pengawasan,” tuturnya via Whatsap, Rabu Siang (24/06).

Selain itu, ia bercerita akan juga berkoordinasi untuk mengoptimalkan Desa Awas dan Desa Anti Politik Uang yang telah dibentuk oleh Bawaslu. “ Kita akan koordinasi terus untuk optimalisasi Desa Awas dan Desa Anti Politik Uang,” tambahnya.

Pada sisi lain, lanjut Nadhim, alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dari Lamongan juga akan digerakkan untuk memberikan sosialisasi dan pencegahan pelanggaran. Di samping juga akan memberikan sosialisasi secara massif di media sosial.

“Masyarakat banyak yang belum tahu terhadap pengawasan partisipatif. Untuk itu, kami akan memaksimalkan laman media sosial kami untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat,” tambahnya.

Ia juga mengaku bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan pencegahan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara.

“ Pencegahan yang kami lakukan diharapkan agar bisa menghadirkan Pilkada yang berkualitas,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Font Resize