Anggota Bawaslu Jawa Timur, Nur Elya Anggraini menyampaikan bahwa kader pengawas partisipatif juga dapat menjadi agen Public Health kepada pemilih. Yakni memberikan sosialisasi kepada pemilih tentang Pilkada dengan protokol Covid-19. Hal ini ia sampaikan dalam Webkusi sesi 1 dengan peserta SKPP se-Madura, Selasa (03/06)

“Pilkada ditengah pandemi menjadi kesempatan kepada kader pengawas partisipatif untuk memberikan sosialisasi Pilkada yang sesuai dengan protokol covid-19,” terang Ely.

Kepala Sekolah SKPP Daring Bawaslu Jatim ini mengingatkan juga bahwa tugas utama menjadi pengawas partisipatif bukan hanya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke bilik suara. Melampuai itu semua, menurut Ely kader pengawas partisipatif harus memastikan proses dan hasil pemilu berjalan dengan berintegritas.

“Kita mulai dari diri sendiri. Kita tolak politik uang. Lalu kepada keluarga dan dan selanjutnya menggunakan media sosial pribadi kita untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” tutur Ely.

Bagi Ely, potensi kader pengawas partisipatif cukup besar. Untuk tingkat nasional, pendaftar SKPP daring mencapai angka 20 ribu lebih. Ia melakukan kalkulasi, bila salah satu peserta mempunyai jaringan pertemanan di media sosial antara 3 sampai 5 ribu lalu dikalikan dengan 20 ribu, maka akan muncul jejaring puluhan juta jaringan pertemanan.

“ Kalau tiap hari kader pengawas partisipatif intens memberikan sosialisasi di medsos masing masing, maka potensinya akan luar biasa. Akan menjadi cara baru sosilaisasi di tengah pandemi,” terangnya.

Tidak hanya itu, perempuan asal Bangkalan ini juga memberikan petunjuk manakala ada kader pengawas partisipatif yang menemukan pelanggaran di media sosial seperti ujaran kebencian untuk bisa langsung bisa melaporkan akun tersebut.

“ Bisa dilaporkan ke facebooknya sendiri. Ada pedoman komunitas disitu untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan,” pungkas Ely.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Font Resize