Anggota Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini menyampaikan tantangan kontemporer Pilkada 2020. Yakni masalah daftar pemilih, politik identitas, politik uang dan kampanye hitam. Hal ini ia sampaikan dalam Webkusi pada Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) ke 10, untuk wilayah Bondowoso, Banyuwangi dan Jember, Sabtu (13/06).

Bagi Kepala Sekolah SKPP Daring Jatim ini, persoalan daftar pemilih kini menjadi isu kontemporer yang perlu dikawal dengan baik. Pengalaman tahun 2019 menurut Ely, pemutakhiran daftar pemilih ini sampai mengalami perubahan dua kali.

“Tahun 2019 lalu Bawaslu sampai memberikan rekomendasi dua kali untuk menjaga hak pilih dengan waktu sampai 60 hari,” tutur Ely.

Isu kedua, Ely menyebut tentang politik identitas. Perempuan kelahiran Bangkalan ini menilai bahwa politik identitas ramai digunakan dalam kontestasi Pilkada sejak 2014.

“ Kita harus kawal agar Pilkada tidak ada politik identitas. Karena ini akan menggerus terhadap rajutan kebhinekaan kita,” tuturnya.

Tantangan ketiga adalah politik uang. Bagi Ely, politik uang ramai sejak tahun 2009. Dengan menggunakan kerangka dekonstruksi dari Derrida, Ely berharap bahwa bangunan pikiran tentang uang harus dihancurkan dimasyarakat untuk kemudian dibangun pemikiran yang anti terhadap politik uang.

“Perlu dekonstruksi politik uang dan membangun ulang pikiran bersama tentang politik uang,” ujarnya.

Tantangan selanjutnya, adalah kampanye hitam. Mantan Panwaskab Jember ini menilai bahwa kampanye hitam kini telah merambah ke media sosial.

“Dulu kampanye hitam dilakukan oleh oknum tertentu lewat pertemuan. Sekarang sudah ke dunia maya. Makanya kita mengenal istilah jarimu adalah harimaumu. Inilah yang harus kita cegah bersama dalam Pilkada 2020,” pungkas Ely.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Font Resize